NU dan Muhammadiyyah Dukung Pilkada Tidak Langsung

NU dan Muhammadiyyah dukung Pilkada tidak langsung dgn pertimbangan mudharatnya lebih kecil daripada langsung. Firman Allah:

“…Bertanyalah kepada Ahli Zikir (Ulama) jika kamu tidak mengetahui” [An Nahl 43]

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2013/05/27/menghormati-dan-mengikuti-ulama-pewaris-nabi

PBNU Dukung Pemilukada Oleh DPRD

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan dukungannya terhadap rencana pemilihan daerah yang dilakukan oleh DPRD, bukan pilihan langsung oleh masyarakat karena mudharatnya atau kerugiannya lebih besar. 

“Sesuai dengan hasil musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Cirebon kami mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” katanya kepada NU Online, Rabu (10/9).

Ia menegaskan, pemilihan langsung rawan terjadinya konflik horisontal antar masyarakat sebagaimana yang sering terjadi selama ini. 

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,54387-lang,id-c,nasional-t,PBNU+Dukung+Pemilukada+Oleh+DPRD-.phpx

Kiai Said: NU Tak Ada Tendensi Politik dalam Menyikapi RUU Pilkada

Kiai Said menjelaskan, para ulama dalam forum musyawarah NU tertinggi setelah muktamar ini menilai, baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung masing-masing memiliki kelemahan. Para kiai NU tersebut mengalami langsung kondisi di lapangan efek negatif yang ditimbulkan oleh pilkada langsung ini dan berkesimpulan, pilkada langsung lebih banyak mudharatnya, terutama terkait dengan biaya yang besar dan konflik horisontal.

“Ini merupakan keputusan para ulama sepuh yang dengan jernih menilai, mudharat pilkada langsung sudah jelas, sementara manfaatnya belum tentu tercapai,” kata Kiai Said di gedung PBNU, Jum’at (12/9).

http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,54422-lang,id-c,nasional-t,Kiai+Said++NU+Tak+Ada+Tendensi+Politik+dalam+Menyikapi+RUU+Pilkada-.phpx

Sila 4 Pancasila itu adalah "PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN". Rakyat Memilih WAKIL RAKYAT yang mereka percaya (DPR / DPRD). Setelah itu, DPR/DPRD lah yang mewakili rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat, termasuk memilih Kepala Daerah. Di AS saja yang memilih Presiden itu cuma 538 ELECTORAL VOTERS. Bukan Rakyat secara langsung. Begitu pula di Inggris dan Perancis.

Rakyat itu kan tidak tahu pemimpin yg mereka pilih. Seperti beli kucing dalam karung. Bisa tertipu. Sementara wakil mereka bisa ngobrol dan menanyakan visi dan misi calon pemimpin tsb. Sehingga tidak bisa ditipu. Yang penting rakyat memilih wakil yang bisa dipercaya.

86% Kepala Daerah hasil Pilkada Langsung ternyata terjerat kasus korupsi oleh KPK. Sisanya belum ketahuan saja... . Di antaranya Gubernur Banten Atut Chosiyah, Bupati Garut Aceng Fikri, terakhir Gubernur Riau... 

http://infoindonesiakita.com/2014/09/10/di-as-pemilihan-presiden-saja-tidak-langsung/