Gaji Raksasa Pejabat Pemerintah dan Swasta vs Kemiskinan Rakyat

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur... niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim” [At Takaatsur]

Saat ini di berbagai belahan dunia para pejabat dan eksekutif swasta berlomba-lomba mendapatkan gaji raksasa yang amat besar. Mereka begitu tamak dan tidak pernah merasa puas akan gajinya yang besar dan tidak peduli jika bawahan atau rakyatnya justru hidup kekurangan atau mati kelaparan.

Sebagai contoh, setahun sebelum bangkrut, ENRON membayar 140 managernya sebesar US$ 680 juta (Rp 6,8 trilyun) atau masing-masing sebesar Rp 48 milyar. CEO (pimpinan) Enron, Lay, menerima US$ 67 juta (Rp 670 milyar). Sementara karyawan bawahan hanya menerima bayaran SAHAM sebesar US$ 401.000/orang yang hanya boleh dijual jika mereka berumur 50 tahun. Akibatnya ketika ENRON bangkrut dan nilai sahamnya tidak ada artinya lagi, mereka tidak dapat apa-apa!

Selama lima tahun terakhir, 5 institusi besar di Wall Street mengeluarkan dana sebesar US$ 3,1 miliar hanya untuk membayar gaji para eksekutif papan atasnya.

Kelima perusahaan tersebut antara lain : Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers Holdings Inc. dan Bear Stearns. Masalahnya, gaji tinggi itu terus berlanjut hingga saat ini. Padahal, sebagian besar institusi keuangan sedang megap-megap karena terlibas krisis. Komponen pendapatan para eksekutif itu antara lain gaji, bonus, saham, dan opsi saham.

Malahan, pada 2007, gaji CEO di kelima perusahaan itu lebih tinggi dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, menjadi US$ 253 juta. Merrill Lynch & Co,, yang dulu merupakan broker terbesar AS, membayar gaji CEO paling tinggi di antara yang lainnya. Gaji mantan CEO-nya, Stanley O''Neal, sejak 2003 hingga 2007 mencapai US$ 172 juta. Kemudian, Merrill membayar CEO pengganti O''Neal, John Thain, sebesar US$ 86 juta setelah sebulan bekerja tahun lalu.

Selain itu, CEO Bear Stern James ``Jimmy'' Cayne mengumpulkan US$ 161 juta sampai sebelum perusahaannya mengalami kebangkrutan pada Juni 2008. Adapun CEO Goldman Sachs Group Inc. menerima US$ 161 juta dari 2003 sampai 2006. Lehman Brothers mengalami kebangkrutan. Sementara Merrill Lynch mengalami kerugian sebesar US$ 15,31 milyar dan Citigroup sebesar US$ 8,29 milyar.

Perusahaan-perusahaan AS yang merupakan perusahaan kelas dunia tersebut memberi eksekutifnya gaji raksasa meski akhirnya mengakibatkan perusahaan tersebut bangkrut/merugi hingga ada yang diberi bantuan oleh pemerintah AS misalnya Citi group sebesar US$ 20 milyar (Rp 200 trilyun).

Perusahaan-perusahaan tersebut bisa memberi gaji raksasa bagi para eksekutifnya bukan karena untung (meski pembukuan terakhir mereka menyatakan untung dengan membukukan “Proyeksi” pendapatan yang “AKAN” diterima sebagai penerimaan). Tapi memakai uang rakyat yang mereka dapat dari uang masyarakat yang menjadi nasabahnya.

Sebagai contoh, satu Bank di Indonesia bisa menghimpun dana masyarakat sebesar Rp 200 trilyun. Nah dengan uang tersebut, mereka bisa menggaji eksekutif mereka dengan gaji raksasa hingga akhirnya ketika kesulitan membayar uang rakyat yang sudah mereka habiskan dalam bentuk gaji, bonus, dan deviden, mereka bisa mendapat bantuan pemerintah sebesar trilyunan rupiah. Sebagai contoh, pada kasus Krisis Moneter 1998, pemerintah mengucurkan sampai Rp 600 trilyun dalam bentuk KLBI/BLBI. Itu jumlahnya melampaui APBN negara kita saat itu yang cuma Rp 178,1 trilyun!

Meski Perbankan banyak merugi dan mendapat kucuran uang rakyat sampai ratusan trilyun dan belum kembali, tapi Bank-bank tersebut tidak kapok untuk kembali berlomba-lomba memberi gaji raksasa kepada para eksekutifnya.

Sebagai contoh, gaji bos-bos PT Bank Mandiri Tbk ternyata jauh lebih besar bila dibandingkan dengan gaji kotor presiden yang sekitar Rp 150 juta per bulan atau 1,8 miliar per tahun.

Tak tanggung-tanggung, seorang direktur bank Badan Usaha Milik Negara bisa mengantongi Rp 6,6 miliar per tahun, atau hampir empat kali lipat gaji presiden.

Dalam laporan keuangan Bank Mandiri 2008, gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan kepada 12 direksi mencapai Rp 79,35 miliar. Angka ini terdiri dari Rp 26,84 miliar gaji pokok, Rp 16,28 miliar tunjangan, dan Rp 36,23 miliar bonus.

Alasan Bank Mandiri memberi gaji raksasa karena Eksekutif Bank Swasta seperti BCA, Danamon, dsb gaji bulanannya sampai Rp 250 juta lebih per bulan!

Padahal tahun 1998 lalu Bank-bank tersebut menerima kucuran ratusan trilyun rupiah dari uang rakyat yang hingga kini belum kembali!

Gaji raksasa tidak akan membuat orang tamak jadi profesional dan jujur. Buktinya banyak Gubernur BI yang gajinya sangat besar akhirnya masuk penjara karena korupsi! Gubernur BI yang gajinya lebih besar daripada Presiden (saat ini Rp 162 juta/bulan) ternyata banyak yang bermasalah dengan hukum. Soedradjad Djiwandono sempat jadi tersangka kasus korupsi. Dia bebas karena dapat SP3 dari Jaksa meski beberapa anak buahnya akhirnya mendekam di penjara. Syahril Sabirin dan Burhanuddin Abdullah juga divonis penjara karena masalah uang.

Pejabat pemerintah pun melihat para Bankir mendapat gaji raksaja jadi iri. Mereka pun ingin naik gaji. Gaji sebesar Rp 150 juta/bulan masih mereka anggap kurang hingga ingin naik gaji lagi. Padahal masih banyak rakyat Indonesia yang kelaparan. Ada banyak buruh cuci atau tukang ojek yang hanya mendapat Rp 300 ribu/bulan atau kurang. 92 rakyat Papua di Yahukimo mati kelaparan pada periode Januari-September 2009.

Setiap kenaikan Rp 1 juta/bulan gaji seorang pejabat, sebenarnya sudah cukup untuk menyelamatkan 10 rakyat Indonesia dari bahaya mati kelaparan! Jika uang yang ada hanya dipakai untuk memperbesar gaji para pejabat yang sudah begitu besar dan membuat iri sebagian besar rakyat Indonesia, tinggal berapa rupiah yang tersisa untuk memakmurkan rakyat?

Rakyat Indonesia itu bukan cuma Presiden, menteri, dan PNS yang gajinya selalu naik menyesuaikan diri dengan kenaikan harga barang.

80% lebih rakyat Indonesia (termasuk saya) dari tahun 2004 juga tidak naik, padahal Presiden, menteri, dan DPR selalu menaikan harga2 barang seperti tarif listrik, tol, lpg, bbm, dsb. Padahal gaji rata-rata rakyat Indonesia tidak ada /100 gaji presiden.

Harusnya makmurkan dulu rakyat, baru memikirkan pribadi dan kroninya.

Contohlah Arab Saudi yang tidak pernah menaikkan harga barang. Dari tahun 1983 hingga sekarang harga satu minuman kaleng tetap 1 real. Begitu pula barang2 lainnya seperti korma, sajadah, dsb. Jadi tanpa perlu menaikan gaji pun rakyat tetap makmur.

Lihat, tahun 1975 1 US$ masih Rp 415. Lah sekarang rupiah turun jadi Rp 9500/1 US$. 1 Yen dulu cuma Rp 1,5 rupiah. Sekarang sekitar Rp 114. Ini artinya nilai rupiah terus turun dibanding harga barang dan mata uang lainnya.

Harusnya pemerintah berusaha keras agar nilai rupiah tetap stabil.

Sebaiknya gaji presiden tetap. Gaji dinaikkan jika memang ada kenaikan pangkat misalnya dari Wapres jadi Presiden.

Untuk para pejabat sebaiknya gajinya tidak melebihi dari 200 gram emas atau saat ini sekitar 60 juta/bulan. Dengan gaji itu sudah cukup untuk hidup mewah dan membeli rumah atau mobil setiap tahun. Begitu pula para pejabat yang mengelola uang masyarakat seperti Bank, Asuransi, Sekuritas, dan juga kekayaan alam seperti perusahaan migas, emas, tembaga, dsb.

Jika gaji mereka raksasa atau luar biasa besarnya, maka bagian untuk rakyat miskin semakin berkurang. Ironis bukan jika ada Presiden bergaji Rp 150 juta/bulan sementara 92 rakyatnya mati kelaparan di Yahukimo Papua?

http://infoindonesia.wordpress.com

Rencana Kenaikan Gaji Pejabat
Gaji SBY Dibandingkan Gaji PM Lee dan Arroyo
Gaji SBY sepersepuluh gaji PM Lee. Namun, gaji SBY sepuluh kali lipat dari gaji Aroyyo.
Kamis, 29 Oktober 2009, 07:09 WIB
Heri Susanto

VIVAnews - Polemik soal rencana pemerintah menaikkan gaji pejabat negara tahun depan masih menuai kontroversi. Sebagian pendapat tidak setuju, namun sebagian pendapat setuju apalagi jika dibandingkan dengan gaji direktur bank-bank BUMN.

Seperti disampaikan oleh Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Azhar Azis kepada VIVANews, gaji yang diterima oleh Presiden SBY setiap bulan rata-rata sebesar Rp 150 juta. "Namun, itu belum termasuk dana operasional yang berjumlah miliaran per tahun," katanya di Jakarta, 27 Oktober 2009.

Bagaimana jika gaji presiden RI dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. Misalnya jika dibandingkan dengan Singapura, negara dengan penghasilan penduduk tertinggi di Asia Tenggara atau dibandingkan dengan Phillipina, negara miskin yang menghadapi korupsi dan carut marut masalah tak jauh beda dengan Indonesia.

Singapura dikenal sebagai salah satu negara yang memberikan gaji tertinggi pada pemimpin negaranya. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menerima gaji sekitar Sin$ 3,04 juta pada tahun ini. Itu sekitar Rp 20 miliar selama setahun atau Rp 1,7 miliar per bulan.

Pemerintah Singapura beralasan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pejabat atau pegawai pemerintah memang harus mendapatkan gaji yang menarik. Gaji seorang menteri di Singapura sebesar Sin$ 1,9 juta. Itu setara dengan Rp 13 miliar selama setahun atau Rp 1,1 miliar per bulan.

Partai Gerakan Rakyat yang mendominasi parlemen Singapura juga mendukung gaji tinggi pejabat dan pegawai negeri Singapura untuk menarik karyawan terbaik, sekaligus mencegah terjadinya korupsi.

Namun demikian, gaji yang diterima PM Lee pada 2009 sesungguhnya sudah diturunkan dibandingkan yang diterima 2008. Seperti dikutib Bloomberg, pada 28 November 2008, PM Lee pernah mengungkapkan bahwa gaji PM Singapura pada 2009 diturunkan 19 persen menyusul krisis finansial global menjadi Sin$ 3,04 juta pada 2009.

Dengan gaji sebesar Rp 1,7 miliar per bulan yang diterima Lee, gaji SBY cuma sepersepuluhnya.

Bagaimana jika dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh Presiden Philipina, Gloria Macapagal Arroyo?

Ternyata, gaji presiden Indonesia jauh lebih tinggi. Seperti dilaporkan oleh AFP dan Philstar.com salah satu media terbitan Philipina, pada September 2009 lalu, gaji Arroyo per bulannya sekitar 69,9 ribu Peso. Itu hanya sebesar Rp 14 juta rupiah per bulan, angka yang sangat mengejutkan bagi seorang presiden.

Kedua media itu memang tidak menjelaskan apakah gaji yang diterima oleh Arroyo ini hanya gaji pokok atau sudah termasuk berbagai jenis tunjangan seperti diterima oleh SBY.

Jika angka itu dipakai sebagai acuan, gaji SBY tentunya sepuluh kali lipat lebih besar dibandingkan gaji yang diterima Arroyo.

heri.susanto@vivanews.com

Rencana Kenaikan Gaji Pejabat Negara
Gaji Bos Bank Mandiri 3-4 Kali Gaji Presiden
Seorang direktur Bank Mandiri bisa mengantongi Rp 6,6 miliar pada tahun 2008.
Rabu, 28 Oktober 2009, 11:09 WIB
Hadi Suprapto

VIVAnews - Gaji bos-bos PT Bank Mandiri Tbk ternyata jauh lebih besar bila dibandingkan dengan gaji kotor presiden yang sekitar Rp 150 juta per bulan atau 1,8 miliar per tahun.

Tak tanggung-tanggung, seorang direktur bank Badan Usaha Milik Negara bisa mengantongi Rp 6,6 miliar per tahun, atau hampir empat kali lipat gaji presiden.

Dalam laporan keuangan Bank Mandiri 2008, gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan kepada 12 direksi mencapai Rp 79,35 miliar. Angka ini terdiri dari Rp 26,84 miliar gaji pokok, Rp 16,28 miliar tunjangan, dan Rp 36,23 miliar bonus.

Bila besaran gaji dan tunjangan 12 direksi dianggap rata, maka seorang direktur Mandiri pada 2008 bisa mengantongi Rp 300 juta per bulan atau Rp 3,6 miliar dalam setahun. Ini belum termasuk bonus tahunan sebesar Rp 36,23 miliar yang dibagikan kepada 12 direksi, atau Rp 3 miliar untuk seorang direksi.

Gaji ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan gaji Presiden Republik Indonesia. Presiden seharusnya memiliki gaji lebih tinggi bila dibandingkan dengan gaji pejabat profesional BUMN.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Azis, mengatakan, take home pay atau total pendapatan yang dibawa pulang seorang Presiden saat ini sekitar Rp 150-an juta. "Itu sudah termasuk tunjangan-tunjangan," katanya, beberapa waktu lalu. Tetapi, Presiden juga memiliki dana operasional yang berjumlah miliaran rupiah per tahun.

Sedangkan untuk menteri, gaji pokoknya memang sekitar Rp 18 juta. Namun, ditambah dengan berbagai jenis tunjangan, mereka bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 50-60 juta per bulan. "Itu belum termasuk dana operasional per bulan Rp 150 juta."

hadi.suprapto@vivanews.com
• VIVAnews
http://bisnis.vivanews.com/news/read/100578-gaji_bos_bank_mandiri_3_4_kali_gaji_presiden

Meski Krisis, Bank Tetap Bagikan Bonus
IGN Sawabi

Selasa, 5 Mei 2009 | 08:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kendati ancaman krisis finansial global semakin terasa, bank-bank tak ragu membagi bonus bagi karyawan, tantiem bagi direksi dan komisaris, serta dividen bagi pemegang saham. Alasannya, pembagian duit ini berdasarkan kinerja bank selama 2008 yang masih bagus.

Pada Senin (4/5) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank Mandiri Tbk memutuskan membagi dividen sebesar 35 persen dari laba bersih 2008. Ini setara dengan Rp 1,85 triliun atau Rp 88,55 per saham.

Adapun sisa laba sebesar Rp 3,46 triliun dialokasi menjadi modal ditahan untuk mengantisipasi imbas krisis ekonomi tahun ini. "Kami mesti mematuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai ketentuan Bank Indonesia," ujar Agus Martowardojo, Direktur Utama Bank Mandiri, Senin.

Bagi komisaris dan direksi, Bank Mandiri memberikan tantiem sebesar 1,16 persen dari laba bersih 2008. Itu berarti, sebanyak 17 direksi dan komisaris Bank Mandiri menerima bonus dengan nilai total Rp 61,3 miliar.

Pembagiannya, 22 persen atau sekitar Rp 13,49 miliar untuk komisaris dan 78 persen atau Rp 47,81 miliar untuk direksi. "Besarannya akan ditentukan dalam rapat dewan komisaris sesuai dengan prestasi dan kontribusi kerja," imbuh Agus.

Bukan itu saja, para direksi dan komisaris Bank Mandiri juga akan menerima kenaikan gaji sebesar 11,06 persen atau sekitar Rp 16 juta per orang terhitung mulai Januari 2009.

Kinerja masih baik

Wakil Direktur Bank Mandiri Wayan A Mertayasa menyatakan, pemberian bonus dan kenaikan gaji tersebut wajar karena kinerja Bank Mandiri selama 2008 cemerlang. "Kondisi perbankan global dan nasional memburuk, tetapi kami mencatat kinerja terbaik. Jadi, ini perlu diapresiasi," ujarnya.

Bank-bank lain sepertinya akan mengikuti jejak Mandiri. PT Danamon Indonesia Tbk telah membagi bonus karyawan pada Maret.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga akan membagikan bonus untuk karyawan awal bulan ini. "Besarnya rata-rata 3,5 bulan gaji," ujar Jahja Setiaatmaja, Wakil Direktur BCA. Sementara itu, pembagian dividen dan tantiem akan diputuskan lewat RUPS pada pertengahan bulan ini.

PT Bank BNI Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Tbk mengaku juga telah membagikan bonus untuk karyawan. Namun, seperti BCA, pembagian tantiem dan dividen baru akan ditentukan dalam RUPS. "Dividen dan bonus bagi direksi dan komisaris akan diputuskan dalam RUPS 27 Mei nanti," kata Bien Subiantoro, Direktur Treasury dan Internasional BNI. (Ruisa Khoiriyah/Kontan)
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/xml/2009/05/05/08340649/meski.krisis.bank.tetap.bagikan.bonus

Rencana Kenaikan Gaji Pejabat
Gaji Pokok Menteri Rp 18 Juta, Tetapi ...
Setiap menteri menerima mobil dinas baru, dana taktis Rp 150 juta, pensiun, rumah dinas.
Selasa, 27 Oktober 2009, 15:07 WIB
Heri Susanto

VIVAnews - Rencana kenaikan gaji pejabat negara menuai polemik berkepanjangan. Apalagi, pemerintah sudah mengalokasikan dana di APBN 2010 untuk menampung rencana kenaikan gaji pejabat negara tersebut.

Anggota Komisi Keuangan DPR, Harry Azhar Azis mengungkapkan pemerintah memang pernah membahas bersama Panitia Anggaran DPR terkait rencana remunerasi gaji pejabat negara. "Itu sudah dialokasikan di anggaran 2010."

Dia mengakui gaji pokok pejabat negara, seperti Menteri saat ini memang sekitar Rp 18 juta. Tetapi, jika ditambah dengan berbagai tunjangan yang diperoleh, take home pay mereka bisa Rp 50-60 juta per bulan. "Itu belum termasuk dana operasional menteri per bulan yang besarnya mencapai Rp 150 juta."

Sekretaris Jenderal Forum untuk Transparansi Anggaran Indonesia (FITRA), Yuna Farhan mengingatkan sesungguhnya para menteri bukan hanya menerima gaji pokok, tetapi mereka telah menerima berbagai fasilitas yang ditanggung negara.

Seluruh fasilitas adalah mobil dinas baru seharga 350 juta, dana taktis operasional 150 juta per orang, rumah dinas beserta operasionalnya, dana pensiun, dan fasilitas VVIP. "Itu sudah lebih dari cukup bagi para menteri," kata Yuna dalam siaran pers yang diterima VIVAnews di Jakarta, 26 Oktober 2009.

heri.susanto@vivanews.com
http://bisnis.vivanews.com/news/read/100358-gaji_pokok_menteri_sih_rp_18_juta__tetapi____

EXECUTIVE ENRICHMENT

In the year before declaring bankruptcy, Enron paid 140 of its managers about $680 million. Lay, who had stepped down as CEO to become Enron’s chairman in December 2000, took home $67 million, while Skilling received $42 million. Some of this income reflected sale of stock just before Enron nosedived, which struck observers as doubly wrong since these executives caused the company’s failure and then cashed out early when the company’s stock was still high.

Lower-level employees were not as fortunate. Their pensions were in the form of a defined contribution retirement plan known as a 401(k), in which the company matched their savings with Enron stock. This stock could not be sold before the employee turned age 50.

Microsoft ® Encarta ® 2006. © 1993-2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Jumat, 26 September 2008 | 18:47
Gaji CEO di Wall Street Jadi Perhatian Washington

NEW YORK. Di Amerika Serikat, ada dua industri besar yang membayar para pekerjanya dalam gaji dan bonus yang paling menggiurkan. Keduanya adalah Hollywood dan Wall Street. Industri yang terakhir, kini tengah menjadi perhatian para pembuat undang-undang di Washington.

Tak heran, sebab, selama lima tahun terakhir, lima institusi besar di Wall Street mengeluarkan dana sebesar US$ 3,1 miliar hanya untuk membayar gaji para eksekutif papan atasnya. Jika dibandingkan, jumlah ini tiga kali lipat dari nilai pembelian JPMorgan atas Bear Sterns.

Kelima perusahaan tersebut antara lain : Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers Holdings Inc. dan Bear Stearns. Masalahnya, gaji tinggi itu terus berlanjut hingga saat ini. Padahal, sebagian besar institusi keuangan sedang megap-megap karena terlibas krisis. Komponen pendapatan para eksekutif itu antara lain gaji, bonus, saham, dan opsi saham.

Malahan, pada 2007, gaji CEO di kelima perusahaan itu lebih tinggi dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya, menjadi US$ 253 juta. Merrill Lynch & Co,, yang dulu merupakan broker terbesar AS, membayar gaji CEO paling tinggi di antara yang lainnya. Gaji mantan CEO-nya, Stanley O''Neal, sejak 2003 hingga 2007 mencapai US$ 172 juta. Kemudian, Merrill membayar CEO pengganti O''Neal, John Thain, sebesar US$ 86 juta setelah sebulan bekerja tahun lalu.

Selain itu, CEO Bear Stern James ``Jimmy'' Cayne mengumpulkan US$ 161 juta sampai sebelum perusahaannya mengalami kebangkrutan pada Juni 2008. Adapun CEO Goldman Sachs Group Inc. menerima US$ 161 juta dari 2003 sampai 2006.

Memang, perusahaan-perusahaan di Wall Street selama ini cukup bebas membagikan keuntungan perusahaannya dengan para karyawan. Tahun 2007, kelima institusi keuangan besar itu membayar gaji 185.687 karyawan sebesar US$ 66 miliar, termasuk bonus US$ 39 miliar. "Wall Street membayar pekerjanya lebih tinggi sekitar 50% dari industri lainnya," ujar Graef Crystal, seorang ahli gaji dan kompensasi.

Nah, saat ini, Washington tengah membahas pengaturan gaji para eksekutif ini. Rencananya, dalam aturan pembelian aset bermasalah senilai US$ 700 miliar, Pemerintah AS akan memangkas gaji eksekutif dari perusahaan yang memperoleh bantuan dana.

Namun, pesimisme merebak. Sebab, sepanjang sejarah, Pemerintah AS mempunyai rekor lemah menghadapi aturan kompensasi itu. "Setiap langkah pemerintah untuk mengatur gaji CEO selalu mendapatkan serangan balik. Saya cukup yakin yang satu ini pun seperti itu," kata Kevin Murphy, profesor keuangan University of Southern California.

Rika Theo Bloomberg
http://www.kontan.co.id/index.php/internasional/news/1887/Gaji-CEO-di-Wall-Street-Jadi-Perhatian-Washington

Merrill Lynch reports record fourth-quarter loss

Merrill Lynch, which has been taken over by Bank of America, today reported a record loss of $15.31bn for the fourth quarter, while Citigroup posted an $8.29bn loss.

Merrill's loss amounted to $9.62 a share, driven by big writedowns which were described by its new owner as "severe capital markets dislocations".

BoA alone posted its first quarterly loss in 17 years and slashed its dividend. It lost $1.79bn in the fourth quarter, or 48 cents a share, compared with a profit of $268m a year earlier.

The bank cut its quarterly dividend to a cent from 32 cents, and chief executive Kenneth Lewis said net losses may be at or above the fourth-quarter level for several quarters.

"It is difficult to focus on what is going right at this time," he said. But he added the "severe" recession and credit crisis "will end some day, and people will remember that our company was there for them in hard times".

The dismal results came hours after BoA was thrown a $20bn lifeline by the US government and a guarantee of $118bn on potential losses on toxic assets, which it inherited from Merrill.

Lewis sought government help after it became clear that Merrill's credit losses were far higher than expected, and threatened last month to scrap the $19.4bn takeover if the government did not step in.

Lewis said the government worried about "serious systemic harm" if the deal collapsed.

"They were probably one of the best banks out there, balance sheet-wise, until they did the Merrill deal," said Cassandra Toroian at Bell Rock Capital in Pennsylvania.

Citigroup unveiled plans for a broad restructuring to shed troubled assets as it posted its fifth quarterly loss in a row.

The bank lost $1.72 a share, which compares with a loss of $9.8bn, or $1.99 cents, a year ago.

http://www.guardian.co.uk/business/2009/jan/16/merrilllynch-citigroup

Pemerintah AS Suntik Modal Citigroup
Selasa, 25 November 2008 , 00:12:00

WASHINGTON, (PRLM).-Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana paket bantuan untuk Citigroup setelah nilai saham raksasa perbankan AS itu jatuh lebih dari 60% pekan lalu. Departemen Keuangan AS akan menanam dana 20 miliar dolar dengan imbalan saham di Citigroup. Demikian dilaporkan BBC, Senin malam.

Departemen Keuangan dan Asuransi Tabungan Federal juga akan memberi jaminan hingga 306 miliar dolar AS untuk pinjaman dan saham berisiko yang ada dalam tanggungan Citigroup. Paket bantuan diumumkan setelah bank itu mendapat suntikan dana sebesar 25 miliar dolar pemerintah bulan lalu.

Pekan lalu, kelompok itu mengumumkan rencana pengurangan tenaga kerja sebanyak 52.000 orang, sebelumnya sebanyak 23.000 tenaga kerja telah direncanakan untuk dikurangi. Citigroup rugi lebih dari 20 miliar dolar AS selama satu tahun ini akibat krisis global, dan merugi dalam empat kuartal terakhir.

Citigroup adalah salah satu bank terkemuka AS dengan wilayah operasi di lebih dari 100 negara. (A-50)***

http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=44685

Aulia Pohan Tersangka
Sodradjad Djiwandono kembali diperiksa KPK.
Senin, 17 November 2008, 10:18 WIB
(VIVAnews/Tri Saputro)

VIVAnews - Mantan Gubernur Bank Indonesia Soedradjad Djiwandono kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Soedradjad akan diperiksa sebagai saksi dari empat tersangka kasus aliran dana Bank Indonesia, Aulia Tantowi Pohan, Bun Bunan Hutapea, Aslim Tadjudin, dan Maman Somantri.

Soedradjad tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 17 November 2008, sekitar pukul 10.05 WIB. Tidak banyak komentar yang keluar dari mantan terdakwa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ini. "Saksi untuk empat orang itu," ujarnya singkat.

Nama Soedradjad juga disebut-sebut dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia. Soedradjad disebut telah menerima Rp 28,41 miliar dari total Rp 100 miliar dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang dialirkan.

Dalam kasus ini, mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah telah dijatuhi vonis lima tahun penjara. Dua mantan petinggi Bank Indonesia, Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntak, juga telah divonis empat tahun penjara. Sedangkan persidangan terhadap dua anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat periode 1999-2004, Hamka Yandhu dan Anthony Zeidra Abidin, masih berlangsung.

Komisi menetapkan Aulia Pohan cs sebagai tersangka sesaat setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis kepada Burhanuddin Abdullah. Aulia Pohan cs diduga telah bersama dengan Burhanuddin menyetujui pengucuran dana Rp 100 miliar dalam Rapat Dewan Gubernur pada 3 Juni 2003.
http://korupsi.vivanews.com/news/read/9765-soedrajat_djiwandono_kembali_diperiksa

KPK Tangani Aliran Dana 13,5 M ke Jaksa

Selasa, 12 Agustus 2008

Pelaku bisa dihukum lima tahun penjara. Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengusut dugaan suap dari Bank Indonesia kepada jaksa. "Mereka itu termasuk penegak hukum, tak ada salahnya ditangani KPK," kata M. Jasin, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan, di Jakarta kemarin.Jasin mengutip sanksi pidana pada Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji berkaitan dengan jabatan mereka, kata Jasin, "Bisa dihukum lima tahun penjara."Dugaan adanya penyuapan ke kejaksaan mencuat di persidangan Rabu pekan lalu. Bendahara Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Ratnawati Priyono, mengungkapkan uang yayasan sekitar Rp 13,5 miliar juga dikirim ke Kejaksaan Agung. Ratna tak menyebut siapa saja jaksa yang menerima uang itu. Dia hanya menerangkan uang dikirim melalui Oey Hoey Tiong, mantan Direktur Hukum BI, yang kini ditahan. "Itu untuk diseminasi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan untuk menangkal isu negatif tentang BI," kata Ratna, yang diperiksa sebagai saksi kasus aliran dana BI dengan terdakwa Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. Wakil Jaksa Agung Muchtar Arifin menyatakan belum akan menyelidiki siapa jaksa yang menerima dana BI. Alasan dia, kabar itu masih simpang-siur. “Biar orang BI yang menjelaskan di pengadilan siapa (jaksa) yang menerima.” Aliran dana BI ke jaksa juga terungkap dalam kesaksian para bekas pejabat BI saat diperiksa penyidik KPK. Pada 4 Februari lalu, bekas Deputi Gubernur BI Iwan R. Prawiranata mengaku pernah menyerahkan sejumlah uang tunai (dolar Amerika) kepada Salman Mahyadi, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Namun, dua pekan kemudian, Iwan mencabut pengakuannya. "Saat itu saya rancu atau salah dalam berpikir," kata Iwan dalam dokumen pemeriksaan. Kepada Tempo, Salman pun membantah jika dikatakan menerima duit suap itu. Kesaksian Oey di depan penyidik KPK memperkuat dugaan adanya dana BI kepada jaksa. Waktu lima mantan anggota Dewan Gubernur dan direksi BI meminta bantuan dana Rp 68,5 miliar kepada BI, menurut Oey, mereka antara lain beralasan untuk memuluskan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang disidik kejaksaan. Soedradjad Djiwandono, mantan Gubernur BI yang saat itu jadi tersangka, misalnya, menurut Oey, "Berupaya agar tidak langsung ditahan." Adapun Iwan R. Prawiranata, yang masih berstatus saksi, "Berusaha agar tidak dijadikan tersangka." Ali Mukartono, anggota tim jaksa yang menangani kasus BLBI, mengaku tak tahu-menahu soal dana dari BI. Ali pun mengaku hanya namanya yang tercatat dalam tim itu. Prakteknya, dia tak ikut menangani kasus BLBI karena sibuk menggarap kasus lain. Jadi, "Tanya saja kepada ketua tim." Bantahan jaksa tak menyurutkan langkah KPK. Menurut Jasin, Komisi bisa saja langsung meminta keterangan dari oknum jaksa yang diduga menerima duit BI. "Itu tidak tertutup kemungkinan." Tapi, untuk pengusutan lebih lanjut, KPK masih mengumpulkan bukti pendukung. "Bukti lain akan kami cermati, termasuk keterangan saksi," kata Jasin. Kemarin, persidangan kasus ini menghadirkan Analis Eksekutif Biro Gubernur Bank Indonesia Asnar Ashari dan mantan Direktur YPPI Baridjussalam Hadi. Para saksi menjelaskan pencairan Rp 100 miliar dari kas YPPI untuk Komisi IX DPR dan mantan pejabat BI atas persetujuan Aulia Pohan selaku pengawas yayasan. JAJANG | SUKMA | SUTARTO | EKO ARI | FAMEGA SYAFIRA KE MANA DUIT BANK INDONESIA Kejaksaan Agung “kecipratan” dana Bank Indonesia sebesar Rp 13,5 miliar. Kesaksian mantan bendahara Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Ratnawati Priyono, menyebutkan uang YPPI senilai Rp 13,5 miliar diberikan ke lembaga itu. Kejaksaan, menurut salah satu petinggi Bank Indonesia, adalah “salah satu stakeholder” untuk diseminasi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan menangkal isu KATA JAKSA Muchtar Arifin, WAKIL JAKSA AGUNG, di kantornya kemarin. “Biar orang BI yang menyerahkan uang itu menjelaskan di pengadilan siapa (jaksa) yang menerima. Kalau ada yang menyebutkan nama, langsung kami periksa.” Ali Mukartono, SALAH SEORANG JAKSA, saat dihubungi Sabtu lalu. “Saya tidak tahu. Saat itu juga ada kasus Bulog dengan tersangka Akbar Tandjung, sehingga tidak lagi tangani kasus itu. Nama saya saja yang tercatat, tapi tidak ikut menangani.” Tony Sinay, SEORANG JAKSA, saat dihubungi kemarin. “Saya tidak tahu. Kasus itu kami fight sampai tingkat kasasi, yang memvonis mereka satu setengah tahun.” KATA KPK M. Jasin, WAKIL KETUA KPK, KEMARIN. “Informasi awal di persidangan. Tak tertutup kemungkinan akan dimintai keterangan. Kami masih lengkapi bukti.” Jaksa Kasus BI Nama Pejabat BI Jaksa Penyidik Keterangan Heru Supratomo MANTAN DIREKTUR BI Baringin Sianturi Firdaus Dewilmar Ramdhanu Dwiyanto Tony Sinay DIVONIS MA 1 TAHUN 6 BULAN Hendro Budiyanto MANTAN DIREKTUR BI F.X. Soehartono Yudi Handono Arnold Angkouw Widadi DIVONIS MA 1 TAHUN 6 BULAN Paul Sutopo MANTAN DIREKTUR BI Heru Chairudin Sunarta Ali Mukartono DIVONIS MA 1 TAHUN 6 BULAN Soedradjad Djiwandono MANTAN GUBERNUR BI Y.W. Mere Chairul Amir Enriana F. Andi M. Iqbal Robert Peleau KASUS DIHENTIKAN (SP3) Iwan R. Prawiranata MANTAN DEPUTI GUBERNUR BI Y.W. Mere dkk KASUS DIHENTIKAN (SP3) NASKAH: SUKMA LOPPIES | ANTON SEPTIAN | EKO ARI WIBOWO | CHETA NILAWATY | BAHAN: KESAKSIAN DI PERSIDANGAN | BERBAGAI SUMBER YANG DIOLAH Sumber: Koran empo, 12 Agustus 2008 http://antikorupsi.org/indo/content/view/13148/

Syahril Sabirin Divonis Dua Tahun
Tim Liputan6 SCTV

12/06/2009 06:27
Liputan6.com, Jakarta: Mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin divonis dua tahun penjara oleh Mahkamah Agung, Kamis (11/6). Syahril dinyatakan bersalah dalam kasus pencairan klaim Bank Bali terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). MA juga menjatuhkan vonis yang sama terhadap Direktur Utama PT Era Giat Prima, sekaligus pemilik Bank Bali, Djoko S Tjandra.

Selain vonis penjara, Syahril dan Djoko juga diwajibkan membayar denda Rp 15 juta subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan barang bukti uang senilai Rp 546 miliar di Bank Bali dan uang tunai Rp 28 juta di BNI dirampas untuk negara.

Dalam kasus ini, PN Jakarta Pusat sebelumnya memvonis Syahril tiga tahun penjara. Sedangkan Djoko sudah dinyatakan tidak bersalah oleh PN Jakpus. Upaya hukum akhirnya ditempuh Kejaksaan Agung dengan mengajukan peninjauan terhadap putusan bebas Syahril dan Djoko.(IAN)

http://berita.liputan6.com/hukrim/200906/233228/Syahril.Sabirin.Divonis.Dua.Tahun