Info Zaman Mengulas berita secara tajam
Data WHO menyebutkan, selama tiga tahun terakhir (2005-2007) sedikitnya 50 ribu orang Indonesia melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi (Harian SIB). Di Yahukimo, Papua, dikabarkan 113 orang meninggal dunia karena kelaparan (Okezone.com). Berdasarkan data statistik kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2005, dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk (baca: kelaparan). Sebagian besar penderita gizi buruk tersebut berusia di bawah lima tahun (Kompas.com). Sepertiga Balita di Indonesia mengalami kurang gizi/busung lapar akibat kelaparan.
Sementara hutang Indonesia setiap tahun terus bertambah hingga saat ini melebihi Rp 1.600 trilyun.
Saat ini di berbagai belahan dunia para pejabat dan eksekutif swasta berlomba-lomba mendapatkan gaji raksasa yang amat besar. Mereka begitu tamak dan tidak pernah merasa puas akan gajinya yang besar dan tidak peduli jika bawahan atau rakyatnya justru hidup kekurangan atau mati kelaparan.
Sebagai contoh, setahun sebelum bangkrut, ENRON membayar 140 managernya sebesar US$ 680 juta (Rp 6,8 trilyun) atau masing-masing sebesar Rp 48 milyar. CEO (pimpinan) Enron, Lay, menerima US$ 67 juta (Rp 670 milyar). Sementara karyawan bawahan hanya menerima bayaran SAHAM sebesar US$ 401.000/orang yang hanya boleh dijual jika mereka berumur 50 tahun. Akibatnya ketika ENRON bangkrut dan nilai sahamnya tidak ada artinya lagi, mereka tidak dapat apa-apa!
92 orang mati kelaparan di Yakuhimo Papua VS Rp 46 Milyar biaya Pelantikan anggota DPR
Sering pemerintah menaikkan berbagai tarif/harga kebutuhan masyarakat seperti BBM, Listrik, PAM, biaya pendidikan di PTN dan SMUN dengan dalih tidak punya cukup uang. Padahal pemerintah menerima pajak dari rakyat seperti PPN, PPH, PBB, STNK, dsb yang besarnya mencapai lebih dari 50% APBN!
Saat ini di DPR sibuk diperbincangkan persentase suara minimal dari parpol/gabungan parpol yang bisa mendukung Calon Presiden Indonesia 2009 untuk maju.
Golkar mengusulkan angka 30%, PDIP mengusulkan 20%, sedang Parpol lain mengusulkan 15%, 10%, ada pula yang sebatas Electoral Threshold.
Pada angka 30%, maka para Capres jika bisa menggandeng Golkar juga harus mengandeng Parpol lain untuk maju. Kadang untuk “menggandeng” ini diperlukan banyak uang seperti kasus Pilkada di DKI baru-baru ini di mana seorang Calon Wakil Gubernur dimintai uang Rp 1,5 milyar hanya dari satu Parpol.
[/caption]Beberapa pejabat tertangkap basah selingkuh di antaranya dengan pelacur. Padahal upah pelacur kelas atas Rp 5-7 juta sekali main. Jadi jika pejabat tersebut main seminggu sekali akan habis Rp 28 juta lebih per bulan hanya untuk maksiat. Padahal gajinya hanya Rp 30 juta per bulan (belum dipotong buat partai).
Oleh karena itu pejabat yang selingkuh bukannya memakai uangnya untuk memakmurkan rakyat justru memakainya untuk maksiat. Karena biaya zinah cukup besar, dia juga bisa melakukan korupsi untuk itu. Di antaranya ada yang dituduh korupsi menerima uang suap.
Rakyat diminta menghemat pemakaian energi. Padahal menurut Faisal Basri di Kompas, konsumsi listrik Indonesia sudah paling rendah di banding negara2 ASEAN lainnya, bahkan Cina. Pemakaian listrik di Indonesia hanya 400 kWh, sementara Filipina 500 kWh,Thailand 1.500 kWh, dan Malaysia 2.700 kWh.Ketersediaan listrik bagi rakyat Indonesia pun masih rendah, hanya sekitar separuh dari seluruh rumahtangga yang ada. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 79 persen, Filipina 80 persen, Thailand 84 persen, dan China 99 persen. Di antara 12 negara sekawasan, Indonesia menempati juara 11.
Paling tidak 2 juta pekerja di Jakarta berasal dari luar kota Jakarta seperti Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok. Jika sekali tempuh dari rumah hingga ke kantor masing-masing orang sejauh 50 km, maka pulang pergi mereka menempuh jarak sejauh 100 kilometer.
Meski Indonesia termasuk negara miskin, namun banyak anggota DPR dan DPRD yang tidak sadar menghamburkan milyaran rupiah dengan alasan untuk studi banding.
Sebagai contoh 40 anggota DPRD Riau nyaris menghabiskan Rp 1,6 milyar untuk kunjungan ke negara-negara Asia dan Eropa. Ditambah "uang saku" Rp 50 juta per orang maka total biaya Rp 3,6 milyar! Padahal tujuannya tidak jelas. Dan hasil dari kunjungannya juga biasanya tidak ada.
