Pancasila dan Krisis Ekonomi: Menata Ulang Posisi Negara, Pasar, dan Rakyat dalam Kegiatan Perekonomian

Sistem Ekonomi Neoliberalisme yang dianut AS dan sejumlah negara seperti Indonesia akhirnya menyebabkan dunia kembali tenggelam dalam Krisis Keuangan Global. Meski para ekonom Neoliberalis menganggap bahwa krisis ini cuma sekedar "Kegagalan Pasar" (Market Failure) yang bisa dikoreksi dengan "Intervensi" Pemerintah, namun sebetulnya itu adalah cacat bawaan dari Sistem Ekonomi Neoliberalisme yang akan selalu terulang kembali.

Pemenang Nobel bidang Ekonomi, Joseph Stiglitz menyatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir hingga tahun 2008 sudah terjadi 3 kali Krisis Keuangan. Akibat Krisis Keuangan Global, pemerintah AS harus mengucurkan US$ 700 milyar (sekitar Rp 7.000 trilyun) untuk menyelamatkan "Pasar." Untuk perusahaan AIG saja AS mengucurkan dana US$ 152,5 milyar. Indonesia sendiri dari tahun 1998 hingga 2008 sudah 2 kali mengalami krisis. Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan dana sampai Rp 600 trilyun lewat KLBI dan BLBI. Jumlah yang melebihi APBN waktu itu.

Hentikan Menjual BUMN Strategis kepada Asing

Hentikan Menjual BUMN Strategis kepada Asing

Selasa, 11 Agustus 2009 | 14:44 WIB

MEDAN, KOMPAS.com — Ekonom dari Indonesia Bangkit, Hendri Saparini, menyarankan agar pemerintah tidak menjual badan usaha milik negara (BUMN) yang bersifat strategis kepada asing, apalagi yang jelas-jelas telah memberikan keuntungan.

"Kalau BUMN kateringan misalnya hotel, bolehlah dikuasai asing, tapi yang bersifat strategis, seperti penerbangan, minyak, dan gas serta lainnya hendaknya tetap dipertahankan," katanya di Medan, Selasa (11/8).

Siapa Bilang Swasta Tidak Bisa Rugi atau Bangkrut?

Banyak orang berkata bahwa jika BUMN diprivatisasi jadi perusahaan Swasta, maka akan lebih baik. Karena Swasta menggunakan dananya sendiri, maka mereka jadi lebih hati-hati. Begitu alasannya.

Namun pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar. Karena kalau perusahaan tersebut menengah kecil, mungkin masih murni memakai uang sendiri. Tapi umumnya perusahaan swasta menengah atas, apalagi asetnya sudah sampai trilyunan rupiah lebih, hanya sebagian kecil yang menggunakan uang pribadi. Umumnya menggunakan dana pihak lain atau uang rakyat mulai dari sekedar pinjaman Bank, atau pun dengan menarik dana masyarakat dengan melempar saham di Bursa Saham.

Diskusi dengan Faisal Basri tentang Neoliberalisme dan Privatisasi

Berikut adalah diskusi saya dengan pak Faisal Basri di milis Forum Pembaca Kompas tentang Neoliberalisme dan Privatisasi:

Terimakasih pak Faisal Basri atas tanggapannya

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" [UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3)]

Parpol dgn Ekonomi Rakyat VS Kapitalis Neoliberalis - Gerindra Ajukan Sosialisme

Terlepas dari Prabowo yang orangnya mungkin agak emosional, namun boleh dikata Gerindra memang mengusung ekonomi rakyat yang mengandalkan kemandirian Indonesia.

Saat ini parpol di Indonesia seperti Golkar, PD, PDIP itu mengusung sistem Kapitalis/Neoliberalis. Sistem ini mengandalkan Bursa Saham yang menurut Prabowo tak lebih dari tempat perjudian kelas kakap. Kemudian sistem Ekonomi Pengemis yang mengandalkan datangnya "Investor Asing" yang tak lebih dari spekulan saham/valas yang begitu krisis langsung kembali ke negaranya. Sistem ini juga mengandalkan "Privatisasi" berikut penyerahan kekayaan alam Indonesia ke perusahaan2 asing.

Download File Presentasi Neoliberalisme Bertentangan dengan Islam dan Pancasila Gratis

IMF membunuh umat manusia tidak dengan peluru/rudal, tapi dengan wabah kelaparan

Andres Perez, Mantan Presiden Venezuela, The Ecologist Report, Globalizing Poverty, 2000

11,5 juta penduduk Indonesia kurang gizi/kelaparan

FAO, MS Encarta 2006

Neoliberalisme: Paham Ekonomi yang mengutamakan sistem Kapitalis Perdagangan Bebas, Ekspansi Pasar, Privatisasi/Penjualan BUMN, Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah, dan pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Neoliberalisme dikembangkan tahun 1980 oleh IMF, Bank Dunia, dan Pemerintah AS (Washington Consensus). Bertujuan untuk menjadikan negara berkembang sebagai sapi perahan AS dan sekutunya/MNC.

USAID Buat Draft UU MIGAS 2000: Indonesia Dijajah AS?

Berikut adalah dokumen USAID (United States Agency for International Development, Lembaga Pemerintah AS) tentang “Penguatan Pengaturan Bidang Energi” di Indonesia yang menunjukkan campur tangan pemerintah AS mengenai sektor energi Indonesia.

Sekitar 90% migas Indonesia “dikelola” oleh perusahaan Multi National Companye (MNC) seperti Exxon Mobil, Chevron, Halliburtons, Unocal, yang mayoritas berasal dari AS. Dari “kerjasama tersebut” MNC dari AS mendapat keuntungan yang sangat besar melebihi dari kontrak bisnis yang wajar. Sebagai contoh jika ongkos pompa minyak (tidak termasuk pengilangan dan distribusi ke SPBU) yang wajar hanya sekitar US$ 4/barrel (Rp 231/liter), maka MNC mengeruk keuntungan hingga US$ 50/barrel atau lebih dari 12 kali lipat. Jika dikalikan dengan 365 juta barrel/tahun maka keuntungan lebih MNC tersebut adalah Rp 154,5 trilyun.

Krakatau Steel akan Dijual ke Asing?

Satu lagi BUMN yang akan dijual Meneg BUMN Sofyan Djalil, yaitu Krakatau Steel ke perusahaan India Lakshmi Mittal. Pemilik Lakshmi Mittal bahkan menemui SBY agar bisa membeli KS.

Tanpa dijual pun KS bisa meningkatkan produksinya mengingat tahun kemarin untung Rp 400 milyar lebih. Tapi kalau dijual, meski produksi meningkat, tapi yang berkembang itu adalah perusahaan milik India. Bukan milik Indonesia lagi. Cukup memprihatinkan.

Universitas Mana yang Baik dan Murah?

Dengan program Privatisasi/Swastanisasi Perguruan Tinggi Negeri, jika dulu untuk masuk Perguruan Tinggi Negeri cukup murah (tahun 1998 uang masuk dan semester sekitar Rp 200 ribu), maka sekarang uang masuknya saja bisa mencapai Rp 5-25 juta. Belum uang semester yang bisa mencapai Rp 7,5 juta. Jadi jika anda kuliah S1 selama 4 tahun, anda bisa mengeluarkan sampai Rp 85 juta. Jika anda punya 4 anak yang kuliah, biaya kuliah anak anda total Rp 180 juta. Cukup buat modal bikin perusahaan! Bahkan di Kompas disebut biaya masuk PTN sampai Rp 100 juta.

Lalu bisakah orang miskin kuliah? Ada fasilitas beasiswa (penuh atau sebagian) dengan syarat memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW dan diutamakan dari Keluarga Miskin. Tapi jika anda merasa sebagai calon pemimpin dan punya harga diri mungkin hal itu kurang menarik.

KEGAGALAN GLOBALISASI: Meningkatnya Kemiskinan, Kelaparan, Depresi, dan Kriminalitas

“Sekarang Era Globalisasi”, begitu kata orang beberapa tahun lalu. Globalisasi yang beberapa tahun lalu diagung-agungkan orang akhirnya saat ini mulai kelihatan hasilnya.

Perusahaan-perusahaan Multi Nasional atau bermodal besar akhirnya memonopoli berbagai sektor bisnis hingga bidang pangan. Akibatnya berbagai harga naik seperti minyak dari US$ 24/barrel jadi US$ 110/barrel, minyak goreng dari Rp 6.000/kg jadi Rp 16.000/kg, dan sebagainya.

Rakyat yang penghasilannya tetap jadi bertambah miskin dengan kenaikan harga yang lebih dari ratusan persen dalam hitungan bulan. Kemiskinan, kelaparan, depresi, dan kriminalitas meningkat karenanya. Di MetroTV Highlight 6 April 2008 dengan topik: “Miskin, Lapar, dan Depresi” memberitakan kumpulan berita tentang keluarga Basse yang mati kelaparan, beberapa ibu yang membunuh anak-anaknya karena depresi dan kemiskinan.

Ketika Negara Tak Berdaya Menghadapi Kegilaan Pelaku Pasar

Kaum Neoliberal beranggapan bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur dalam ekonomi Pasar. Biar Pasar yang “Rasional” bertindak. Pemerintah cukup membuat aturan.

Namun kenyataannya sering Negara tidak berdaya menghadapi kegilaan Pasar. Ketika harga minyak tanah meroket dari Rp 2.500 hingga 5.000 dan langka di pasar sehingga di TV-TV Nasional terpampang antrian rakyat kecil bawa jerigen untuk membeli tanah, pemerintah tak berdaya apa-apa. Pemerintah tak dapat bertindak dalam hitungan hari, bahkan minggu.

Exxon Kuasai 100% Hasil Gas Di Natuna

Di MetroTV Rabu 3 September 2007 saya lihat bahwa Exxon berkeras menguasai 100% hasil gas di Natuna dengan alasan biaya operasionalnya tinggi sehingga rakyat Indonesia tidak dapat apa-apa. Padahal teman2 saya yang ke sana menyaksikan bagaimana fasilitas karyawan Exxon sangat mewah. Exxon sendiri mengantongi keuntungan hingga Rp 360 trilyun setiap tahun dari pengelolaan minyak dan gas di berbagai negara termasuk Indonesia.

Privatisasi Air dan Kepentingan MNC, IMF dan Bank Dunia

Privatisasi Air dan Kepentingannya

SUARA PEMBARUAN DAILY, Oleh SOEPARMONO, Para pembuat kebijakan, pengusaha dan aktivis di bidang keairan pada pertengahan Maret 2000 lalu yang telah berkumpul di Den Haag, Belanda melahirkan kesepakatan mengenai bahaya krisis yang paling penting di bumi ini, yaitu air. Forum yang dihadiri sekitar 3000 wakil dari berbagai sektor tersebut telah mengadakan ratusan lokakarya dan perundingan mengenai keberadaan dan pembagian air untuk memenuhi kebutuhan penghuni planet bumi ini. Bersamaan dengan acara tersebut juga diadakan pameran tentang problem yang dihadapi negara-negara di belahan dunia ini tentang kondisi airnya.

Privatisasi Air Mulai Undang Kecaman

Hidayatullah.com, Jumat, 27 Pebruari 2004, Keputusan DPR mensahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA) menjadi UU mengundang penolakan. Salah satunya Ketua Umum PB NUHasyim Muzadi

Hidayatullah.com--Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi misalnya, sangat menyesalkan dan menolak keputusan DPR itu. "Saya sangat tidak setuju dengan privatisasi air itu," kata Hasyim, sepeprti dikutip koran Tempo, Jum'at (27/2).

Air Memang Target Privatisasi

SUARA PEMBARUAN DAILY, Ada informasi lain yang tidak terlalu baru berkaitan dengan penguasaan air. Informasi tersebut disampaikan pakar lingkungan, Dr Mulyanto, dalam surat elektroniknya. Menurut dia, masalah pengelolaan air ternyata sudah menjadi target perusahaan besar pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Johanesburg, Afrika Selatan, tahun lalu.