Hasil Pemilihan Ketua DPR dan MPR

Sebelum pemungutan suara atau voting: 

-Paket A = KIH: PDIP 106, PKB 47, Nasdem 36, Hanura 16, DPD 129, PPP 39.= 373

-Paket B = KMP: Golkar 88, Gerindra 73, Demokrat 58, PAN 48, PKS 40 = 307

Hasil akhir: 

KMP = 347 suara

KIB = 330 suara

NU dan Muhammadiyyah Dukung Pilkada Tidak Langsung

NU dan Muhammadiyyah dukung Pilkada tidak langsung dgn pertimbangan mudharatnya lebih kecil daripada langsung. Firman Allah:

“…Bertanyalah kepada Ahli Zikir (Ulama) jika kamu tidak mengetahui” [An Nahl 43]

Baca selengkapnya di: http://media-islam.or.id/2013/05/27/menghormati-dan-mengikuti-ulama-pewaris-nabi

PBNU Dukung Pemilukada Oleh DPRD

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan dukungannya terhadap rencana pemilihan daerah yang dilakukan oleh DPRD, bukan pilihan langsung oleh masyarakat karena mudharatnya atau kerugiannya lebih besar. 

Pihak-Pihak Yang Dirugikan Jika UUD Pilkada Langsung Disahkan

Dari jejaring sosial:

Inilah Pihak-Pihak Yang Dirugikan Jika UUD Pilkada Disahkan :

1. MEDIA: Pendapatan Iklan Dari Calon Gubernur, Walikota Dan Bupati Akan Menurun Drastis.

2. BERITA: Sumber berita juga hilang karena kekacauan kampanye gak ramai lagi.

3. BUZZER: Perusahaan buzzer social media mulai kehilangan pelanggan. Rekayasa pencitraan minimal.

4. PENGAMAT POLITIK: Mengecilkan Penghasilan Pengamat politik Dan Mengurangi Kesempatan Sebagai Public Figure.

5. KONSULTAN POLITIK: Konsultan Politik Tidak Laku Karena Partai Politik Yang Menentukan Calon Kepala Daerah.

Pemilih Harus Kenal dengan yang Dipilih

Menurut saya sih bagusnya pemilih kenal baik dgn yg dipilih. Jika tidak kenal ya jangan milih. Nanti tertipu.

Misalnya warga kenal dgn calon RT. Nah pilih yg terbaik jadi ketua RT. Nanti ketua RT ini memilih ketua RW. Sebab para ketua RT ini tentu kenal dengan sesama mereka dan ketua RWnya. Pilih yang terbaik di antara mereka jadi ketua. 

Para ketua RW memilih Lurah, dst sehingga nanti para Gubernur memilih Presiden.

Jadi semua kenal dgn yang dipilih secara langsung. Tidak bisa tertipu oleh pencitraan Media dan Tim Sukses yang bisa membuat setan terlihat seperti malaikat. 

Apakah Pilpres 2014 Curang?

Ini yang ngomong Boni Hargens relawan Jokowi. Yang menyiarkan Metro TV media pendukung Jokowi.

Tapi kata MK tidak ada kecurangan... 

Kecurangan Pilpres 2014 Lebih Brutal Dibanding 2009

Al Abrar - 16 Juli 2014 17:32 WIB

Metrotvnews.com, Jakarta: Analis politik Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai, kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2014 lebih masif dan terstrukur.

Hasil Pemilu Legislatif 2014

Inilah hasil Pemilu Legislatif 2014. Posisi pertama ditempati PDIP dengan 18,95% suara disusul Golkar dengan 14,75%, dan Gerindra 11,81%.
Perolehan suara Partai Gerindra melesat drastis dari 4.46% menjadi 11.81%. Naik sebesar 164.80%. Ada pun PDIP meski juga naik, tapi tidak terlalu tinggi seperti Gerindra. Yaitu dari 14.03% menjadi 18.95%. Naik sebesar 35.07%. Persentasenya kurang dari 1/4 Gerindra. Artinya Prabowo "Effect" jauh lebih besar daripada Jokowi "Effect"... :)
Inilah hasil selengkapnya:

Mahalnya Biaya Politik dan Perolehan Minimal Parpol Pendukung Calon Presiden

Saat ini di DPR sibuk diperbincangkan persentase suara minimal dari parpol/gabungan parpol yang bisa mendukung Calon Presiden Indonesia 2009 untuk maju.

Golkar mengusulkan angka 30%, PDIP mengusulkan 20%, sedang Parpol lain mengusulkan 15%, 10%, ada pula yang sebatas Electoral Threshold.

Pada angka 30%, maka para Capres jika bisa menggandeng Golkar juga harus mengandeng Parpol lain untuk maju. Kadang untuk “menggandeng” ini diperlukan banyak uang seperti kasus Pilkada di DKI baru-baru ini di mana seorang Calon Wakil Gubernur dimintai uang Rp 1,5 milyar hanya dari satu Parpol.