Terlepas dari Prabowo yang orangnya mungkin agak emosional, namun boleh dikata Gerindra memang mengusung ekonomi rakyat yang mengandalkan kemandirian Indonesia.
Saat ini parpol di Indonesia seperti Golkar, PD, PDIP itu mengusung sistem Kapitalis/Neoliberalis. Sistem ini mengandalkan Bursa Saham yang menurut Prabowo tak lebih dari tempat perjudian kelas kakap. Kemudian sistem Ekonomi Pengemis yang mengandalkan datangnya "Investor Asing" yang tak lebih dari spekulan saham/valas yang begitu krisis langsung kembali ke negaranya. Sistem ini juga mengandalkan "Privatisasi" berikut penyerahan kekayaan alam Indonesia ke perusahaan2 asing.
90% migas kita dikelola perusahaan asing yang mengambil 40% lebih dari hasil yang didapat (ini kalau kita tidak ditipu). Kemudian untuk tambang emas, perak, tembaga, dsb perusahaan asing mendapat 85% sementara 240 juta rakyat Indonesia hanya dapat ampasnya. Indonesia tidak akan makmur jika kekayaan alamnya diserahkan ke asing. Pembela privatisasi sering berdalih bahwa yg penting kita dapat pajak. Kalau Pajak, BUMN dan seluruh rakyat Indonesia juga bayar pajak!
6 dari 10 perusahaan dengan pendapatan terbesar versi majalah Forbes adalah perusahaan Migas yang di antaranya beroperasi di Indonesia. (contoh pendapatan Exxon Mobil tahun 2007 US$ 452 milyar / Rp 5.420 Trilyun) Perusahaan Migas tersebut jadi perusahaan terkaya sementara rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan karena migas yang sebetulnya milik rakyat Indonesia sebagian besar diambil mereka.
http://groups.yahoo.com/group/ekonomi-nasional/message/12342
Saat ini banyak orang, termasuk sebagian pemimpin Indonesia yang rela menjadi kaki tangan AS. Oleh karena itu, harusnya semangat mandiri dan ekonomi kerakyatan yg diusung Gerindra patut didukung. Kalau bisa parpol lain juga sistem ekonominya seperti itu.
Harusnya Rp 1000 trilyun APBN itu dipakai untuk kegiatan produktif memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia seperti:
1. Produksi mobil dan motor supaya tidak 100% impor. BUMN INKA sudah bisa membuat mobil bahkan mesin sendiri. Tinggal Presiden Indonesia mau mendukung atau tidak.
2. Mengelola pertambangan Nasional sehingga hasilnya 100% dinikmati rakyat Indonesia. Saat ini 40% hasil migas dinikmati perusahaan asing (mayoritas penjajah AS). Sementara Emas, Perak, dan Permata, 85% dikuasai perusahaan asing sementara 240 juta rakyat Indonesia cuma dapat 15%. Kalau cuma dapat pajak, semua perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN juga bayar pajak.
3. Pembukaan lahan perkebunan dan peternakan agar pangan Indonesia bisa dipenuhi sendiri.
Bukan untuk kegiatan konsumtif seperti gaji besar, renovasi rumah /mobil mewah pejabat, dsb.
nice brainstorming ...
BalasHapussemoga pemimpin kita berikutnya bukanlah tipe2 komprador yang suka membantu penjajah demi kepentingan kelompok atau bahkan individu.
MERDEKA !!!
Semoga yang tebaik buat INDONESIA
BalasHapusKalau lah hanya ingin mencari kekayaan lebih baik jadi pengusaha jangan menjadi pejabat negara,
WAHAI SAUDARA KU JANGAN SAMPAI TERGODA DENGAN KEBAHAGIAAN SEMENTARA SEMATA. GUNAKAN HAK PILIH SAUDARA UNTUK MEMPERBAIKI BANGSA. INGAT ANAK CUCU KITA BUTUH AKAN KESEJAHTERAAN.
PILIH PEMIMPIN YANG BENAR BERJUANG DEMI RAKYAT,
JANGAN PILIH PEMIMPIN YANG MENCARI KEKAYAAN DENGAN JABATAN
jika saja seluruh rakyat Indonesia membaca ini dan sadar...niscayamereka akan pilih gerindra dan Pak Prabowo ememimpin bangsa ini....sayang rakyat kita gak semuanya suka baca koran,apalagi internet....jadi saya punya usul bagaimana kalau tulisan ini di cetak banyak (250 juta lembar atau lebih) kemudian bagikan keseluruh rakyat agar sadar.....bagikan nya bisa lewat udara atau desa2....yang jelas rakyat harus ngerti akan situasi negaranya sendiri....tolong tindak lanjuti usulan ini...terimakasih
BalasHapusBuat Dike,
BalasHapusSaya pribadi setuju sekali...
Tapi jangankan mencetak sampai 250 juta lembar dan membagikannya, buat belanja sehari-hari saja uang saya pas-pasan...:)
Lakukan apa yang kita bisa...
Saya pikir terlalu dini mengatakan partai gerindra sebagai partai yang mengusung sosialisme. Sebelumnya banyak partai yang dikenal sebagai partai gurem cukup banyak juga banyak yang mengusung hal serupa. Masalahnya adalah pencitraan yang luarbiasa dimedia massa, cetak dan elektronik begitu sgt kuat.
BalasHapusRizal Ramli dan Tim Indonesia Bangkit misalnya lebih dulu sgt konsisten mengusung hal tersebut sejak tahun 2005.
Khusus untuk para pakar TIM INDONESIA BANGKIT saya sangat respek karena banyak sekali komentar mereka yang sangat bagus hingga saat ini, dapat kita akses juga di internet google search.
BalasHapusIya pak Teguh.
BalasHapusSaya lihat dari PMB dan juga PSI mengusung Ekonomi Rakyat. Namun memang suara mereka nyaris tidak terdengar karena hampir tidak ada media massa yang memuatnya.
Padahal agar dikenal seperti iklan, harus berulang kali dilihat oleh banyak pemirsa di TV.
Mungkin perlu teknik bagaimana menggarap media sehingga gagasan Ekonomi Rakyat bisa dikenal luas di masyarakat.
Mantaf...
BalasHapusSangat setuju dengan reformasi bertema ekonomi ini...
Hmmm... terus terang belum ada track record yg menunjukkan pak Prabowo ini mempraktekkan ide2 sosialismenya, misalnya memperkuat ekonomi kerakyatan....>??? Kalau tidak salah justru almarhum bapak beliau lah pionir kebangkrutan negara ini saat geng ekonom pro amerika berkuasa di jaman soeharto...jadi kira2 sih ini cuman jual kecap saja.
BalasHapusKalau bukan Presiden Indonesia, seperti Hidayat Nur Wahid, Anis Matta, Amien Rais, Prabowo, atau anda dan saya paling hanya bisa bicara saja.
BalasHapusUntuk bisa melakukan aksi, harus diberi kesempatan jadi presiden karena presiden adalah kepala negara yang menguasai Rp 1.000 trilyun APBN/tahun, jutaan PNS, ratusan ribu tentara dan polisi serta para menteri dan jajaran kabinetnya. Presiden inilah yang bisa melaksanakan satu sistem ekonomi yang bisa mengakibatkan perubahan satu bangsa
Minimal ucapannya dulu benar, untuk melihat aksinya benar/tidak ya harus diberi kesempatan jadi presiden. Tapi jika omongan sudah salah, kemudian sudah diberi kesempatan jadi presiden tetap bertindak sala sebaiknya jangan dipilih lagi.
Rp 2.000 trilyun/tahun dari kekayaan alam kita masuk ke kantong asing. Padahal itu bisa dipakai untuk memakmurkan rakyat Indonesia.
Tanpa uang itu, segala macam janji seperti sekolah gratis itu cuma bohong belaka. Contohnya SD-SMP memang gratis. Tapi rakyat digetok ketika masuk SMAN dan PTN. Untuk masuk SMAN harus bayar uang masuk Rp 4 juta sementara untuk masuk UI harus bayar Rp 25-75 juta.
Bisa2 dalam 5 tahun ke depan jika tak ada perubahan, mayoritas rakyat Indonesia hanya lulusan SMP saja. Cuma cocok jadi kuli dan buruh...
Oleh karena itu Ekonomi Kerakyatan harus didukung. Mudah2an semua pemimpin termasuk SBY betul2 peduli pada rakyatnya.
Saya penasaran dengan arti "sosialime" yg diajukan Gerindra. Kalau yang dimaksud adalah jaringan sosial terbatas, itu memang bagus dan diperlukan. Tapi sosialisme secara penuh jelas akan membuat negara ini bangkrut dan membebani anak cucu kita dengan hutang.
BalasHapusAmerika saja makin bangkrut karena defisit dari program Social Security dan Medicare. Dalam keadaan sekarang, penerapan program semacam ini di Indonesia masih memungkinkan karena pertumbuhan penduduk yang positif. Tapi hal itu akan berbalik ketika pertumbuhan penduduk Indonsia melambat dan berkurangnya pemasukan dari orang2 yang masih produktif.
Sebaliknya, kalau program "sosialisme"nya semacam pendidikan / training kerja / tunjangan hidup selama 3 - 6 bln pertama akibat pemecatan kerja, hal itu akan sangat membantu rakyat untuk menjadi lebih produktif