Senin, 30 September 2013

Pelarangan Mobil Murah dan Kurangnya Angkutan Umum

Macet itu karena pemakaian Jalan per orang tinggi. Misalnya rumah di bogor kantor di jakarta. 1 orang pakai jalan sepanjang 100 km pp setiap hari. Kalau diatur perumahan dan perkantoran hingga 1 orang cukup naik mobil 1 km pp setiap hari, niscaya tidak akan macet. Jumlah mobil yg melintas 1 jalan jadi berkurang 1/100 nya. 

Jadi tolong pakai cara lain tanpa harus melarang2 orang pakai mobil. Coba mulai dari diri sendiri terutama para pejabat yg melarang mobil untuk tidak pakai mobil. Coba naik mobil bis yang jumlahnya sekarang malah berkurang. 

Contoh bis 921, 107 (Blok M-KP Melayu), dan 57 (Blok M - Pulo Gadung) yang total kapasitasnya sekitar 30 ribu orang/hari malah tidak beroperasi lagi sekarang. Akibatnya ada penumpang yang biasanya cuma 1 x jalan, sekarang nyambung hingga 3x karena harus turun di Mampang. Otomatis biaya transportasi naik dari Rp 6000/hari pp jadi Rp 18.000/hari. Sebulan pengeluaran bertambah sebesar Rp 360 ribu!


Pemerintah harus fokus memperbaiki sarana angkutan umum dulu. Ada kan PENAMBAHAN ARMADA. Bukan PENGGANTIAN ARMADA di mana Armada Bis yang ada justru ditutup untuk digantikan dengan Busway yang jumlahnya tidak sebanding dan tidak meliputi semua rute angkutan umum tersebut.

Sebetulnya Mobil Murah bermanfaat bagi rakyat jika benar2 diproduksi oleh bangsa Indonesia dan benar2 murah. Contohnya India bisa membuat mobil Tata Nano yang harganya cuma US$ 2500 per mobil. Kurang dari Rp 30 juta. Kalau mobil murah Jepang seperti Agya yang harganya Rp 100 juta, itu cuma pura2 murah. 2-3 tahun lagi juga harganya sudah Rp 150 juta sebagaimana mobil Kijang dan Avanza yang dulu digembar-gemborkan sebagai mobil murah.

Jika mobil murah, petani bisa mengangkat hasil buminya langsung ke pasar. Harganya jelas lebih baik dan masyarakat bisa membeli dengan harga lebih murah karena jaringan calo bisa dihapus.

Para Supir angkutan umum juga bisa beli mobilnya sendiri. Biaya angkutan umum jadi lebih murah karena biaya investasinya turun hingga 1/3.

Jusuf Kalla: Tak Adil jika Mobil Murah Dilarang

SINGAPURA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum PMI pusat, mendukung kebijakan mobil murah di Indonesia. Menurut Kalla, tidak adil jika ada pihak yang melarang dan tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Hal itu menghilangkan hak rakyat berkemampuan pas-pasan yang ingin memiliki mobil.

"Tujuannya untuk melarang atau tidak setuju dengan adanya mobil murah karena dinilai bisa menimbulkan kemacetan, itu boleh-boleh saja, tetapi tidak tepat. Kalau rakyat kecil tak boleh membeli mobil murah, mengapa orang kaya boleh membeli mobil. Bukankah itu juga membuat menambah kemacetan?" tanya Kalla seusai mengikuti Singapore Summit di Singapura, Jumat (20/9/2013) tengah malam.   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar