Agar Sekolah Terjangkau oleh Rakyat Kecil

Saat ini biaya pendidikan begitu tinggi sehingga banyak anak yang tidak sekolah. Untuk masuk ke SMU Negeri uang masuk mencapai Rp 3-7 juta dan SPP antara Rp 100.000-500.000.

Jumlah pelajar dari SD hingga Mahasiswa di Indonesia sekitar 50 juta orang. Dengan anggaran pendidikan sekitar Rp 44,1 trilyun, per siswa mendapat sekitar Rp 73 ribu/bulan. Seharusnya bantuan tersebut cukup untuk membuat pendidikan di Indonesia jadi terjangkau karena jika 1 kelas ada 40 siswa, maka sebulannya terkumpul Rp 2,9 juta. Ini cukup untuk menggaji 1 guru yang gajinya berkisar Rp 1-2 juta per bulan (jika tak ada kebocoran).

Seandainya itu tidak mencukupi, maka perlu dibuat agar sekolah biayanya bisa seefisien mungkin. Saya akan mencoba menjelaskan pengalaman baik di SD dulu yang mungkin bisa diterapkan kembali agar sekolah bisa lebih terjangkau oleh rakyat kecil.

Dulu sekolah ada giliran (shift) pagi dan petang. Pagi dari jam 7:15-12:00 sedang Petang dari jam 12:30-17:15. Jadi satu gedung bisa dipakai untuk 2 sekolah, yaitu SDN Bidaracina 01 Pagi dan SDN Bidaracina 02 Petang. Artinya biaya gedung dihemat hingga separuhnya. Satu gedung sekolah bisa menampung 960 murid. Pagi ada 480 murid dan petang 480 murid. Tiap kelas menampung 40 siswa.

Apakah waktu pelajaran yang hanya 4 jam 45 menit tidak terlalu pendek? Tidak juga. Guru hanya memberi pokok-pokok pelajaran, tugas-tugas penting, dan PR di kelas. Para siswa bisa belajar mandiri atau kelompok bersama teman/orang tua di rumahnya. Para siswa bisa mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR) dengan leluasa di rumah. Mereka bisa mencari informasi di ensiklopedi atau warnet sehingga hasilnya justru jauh lebih baik ketimbang di kelas dengan referensi yang terbatas.

Jika siswa jam 12:00 sudah bisa pulang, mereka bisa makan di rumah sehingga bisa menghemat biaya untuk makan.

Kedua, zaman dulu yang kaya harus bayar lebih dan yang tidak mampu tidak perlu bayar. Dulu ditanya penghasilan orang tua berapa. Teman saya yang kaya bayar SPPnya Rp 1.000 per bulan, saya Rp 500/bulan, sementara teman saya yang tidak mampu tidak perlu bayar. Kaya miskin bisa sama-sama sekolah.

Ketiga, saat ini uang buku untuk satu semester bisa Rp 200 ribu lebih. Jadi setahun paling tidak Rp 400 ribu untuk uang buku. Zaman dulu buku-buku dipinjamkan secara cuma-cuma oleh sekolah (umumnya terbitan Balai Pustaka dan Depdikbud). Kita Cuma bayar uang Perpustakaan yang besarnya tidak lebih 5% dari harga buku. Sekarang buku harus ditulis dengan pulpen sehingga tidak bisa diturunkan ke adik-adiknya.

Itulah cara yang dilakukan tempo dulu untuk menghemat biaya pendidikan sehingga pendidikan terjangkau oleh semua anak bahkan anak yang tidak mampu membayar uang sesen sekalipun.

Ada pun kebijakan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), dan Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) jika diikuti dengan pencantuman nomor rekening Bank untuk sekolah dan guru akan sangat baik sekali sehingga kebocoran bisa ditekan. Dana dari pemerintah bisa ditransfer lewat ATM langsung ke rekening Sekolah dan guru sehingga kasus penyunatan gaji/honor guru atau pun bantuan pemerintah tidak terjadi lagi.

Sebagai contoh, saya mendengar dari seseorang bahwa satu sekolah hanya menerima Rp 70 juta dari Pemerintah. Padahal aslinya besar bantuan adalah Rp 200 juta. Jadi kebocoran mencapai 65%. Lebih banyak bocornya ketimbang yang sampai. Tak heran jika banyak gedung sekolah yang nyaris ambruk. Kasus ini sulit dibuktikan karena tradisi korupsi di Indonesia sudah membudaya dan sistematis sehingga pelapor justru bisa jadi tersangka. Oleh karena itu pencantuman nomor rekening Bank Sekolah dan Guru sangat penting.

Berbagai Artikel tentang Pendidikan:

http://www.kompas.com/read.php?cnt=.xml.2008.02.26.20523147&channel=1&mn=1&idx=1

Anggaran Pendidikan Terancam Turun

Anggota Komisi X dari Fraksi PDI-Perjuangan, Wayan Koster mengungkapkan, Selasa (26/2), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2008 telah menetapkan pagu anggaran pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional) sebesar Rp 49,7 triliun. Jika dipotong hingga 15 persen, anggaran pendidikan secara nominal berkurang dan tersisa Rp 42,3 triliun. Jumlah itu, bahkan lebih rendah dari anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2007 yang berjumlah Rp 44,1 triliun.

http://fpks-dpr.or.id/new/?op=isi&id=3397

Dalam APBN 2007 Anggaran Pendidikan Turun

Sekadar untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 18/2006 tentang APBN tahun anggaran 2007 hanya mengalokasikan anggaran sektor pendidikan sebesar Rp 43,489 triliun. Jumlah itu hanya 11,8 persen dari total APBN tahun 2007 yang besarnya mencapai Rp 763,6 triliun. Angka tersebut tidak sesuai dengan target alokasi anggaran pendidikan tahun 2007 yaitu sebesar 14,7 %. Hal itu jelas bertentangan dengan Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

 

Tentang NPSN

NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) adalah kode pengenal sekolah yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya. Penerapan kode pengenal sekolah selama ini masih belum ada standar yang baku. Aturan penyusunan kode pengenal sekolah antar satu propinsi bisa berbeda dengan propinsi lain. Dengan mekanisme pemberian kode pengenal sekolah yang tidak baku secara nasional, maka rentan terjadinya data sekolah ganda yang pada akhirnya tidak mampu menjadi pembeda utama bagi sekolah-sekolah di Indonesia.

Akibat dari tidak adanya standarisasi ini, muncul kesulitan dalam proses manajemen pengeolaan data sekolah dalam skala nasional. Karena itu dirasa sangat penting untuk melakukan standarisasi kodifikasi yang diterapkan di seluruh sekolah di Indonesia. Dengan standarisasi ini, NPSN akan benar-benar bersifat unik dan menjadi pembeda utama antar satu sekolah dengan sekolah lainnya di seluruh Indonesia.

http://npsn.diknas.go.id/cont/about/index.php

Tentang NIS

NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lainnya. Penerapan kode pengenal siswa selama ini masih belum ada standar yang baku. Aturan penyusunan kode pengenal siswa antar satu sekolah bisa berbeda dengan sekolah lain. Dengan mekanisme pemberian kode pengenal siswa yang tidak baku secara nasional, maka rentan terjadinya data siswa ganda yang pada akhirnya sulit untuk mendata secara akurat data siswa-siswa di Indonesia.

Akibat dari tidak adanya standarisasi ini, muncul kesulitan dalam proses manajemen pengelolaan data siswa dalam skala nasional. Karena itu dirasa sangat penting untuk melakukan standarisasi kodifikasi yang diterapkan kepada seluruh siswa di Indonesia. Dengan standarisasi ini, NISN akan benar-benar bersifat unik dan menjadi pembeda utama antar satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh Indonesia.

http://nisn.diknas.go.id/cont/about/index.php

Pengumuman

Berkenaan dengan program Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) khususnya Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia serta seluruh guru (tenaga pendidik) dan karyawan (tenaga kependidikan) di seluruh Indonesia untuk turut berperan aktif dalam pemantauan data yang ditampilkan secara online di situs ini

http://nign.jardiknas.org

 

Gedung Sekolah Roboh, Siswa Diliburkan - Kamis, 26 Februari 2004

Serang, Kompas - Akibat gedung sekolah yang digunakan roboh, para siswa Madrasah Diniyah Raudhatul Ulum di Kampung Cirunteun, Desa Bandulu, Kecamatan Anyar, ...

64.203.71.11/kompas-cetak/0402/26/daerah/878663.htm

Tempointeraktif.com - Gedung Sekolah Dasar Di Nganjuk Roboh

Hujan yang turun terus-menerus selama sepekan terakhir memicu gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kedungrejo 3, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, ...

www.tempointeraktif.com/hg/nusa/jawamadura/2007/12/29/brk,20071229-114411,id.html

Berita Pendidikan - 22 Gedung Sekolah di Jakarta Rawan Roboh

JAKARTA -- Sebanyak 22 bangunan sekolah (SD dan SMP) rawan roboh. Bahkan sejumlah gedung sekolah terpaksa ditutup untuk aktivitas belajar mengajar karena ...

pendidikan.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=22&artid=1045