Stop Kenaikan Harga BBM dan Kekeliruan Subsidi Langsung

Akhir-akhir ini berkembang wacana dari INDEF dan KADIN untuk menaikan harga BBM. Alasannya subsidi BBM Rp 126 trilyun sudah terlalu besar dan bisa dialihkan menjadi subsidi langsung ke bidang pangan dan kesehatan untuk rakyat. Selain itu selisih harga BBM subsidi dan non subsidi hendaknya tak lebih dari Rp 1000/liter saja kata mereka.

Meski sekilas benar, namun wacana seperti ini tak lebih dari penipuan yang akan membuat rakyat semakin menderita.

Pertama-tama kenaikan harga BBM ini bukan cuma sekali-dua kali. Tapi sudah terjadi berkali-kali dari harga premium Rp 450/liter, kemudian naik jadi Rp 700, rp 1.000, 1.300, hingga jadi Rp 4.500/liter seperti sekarang. Toh apakah pangan jadi lebih murah? Beras raskin saja harganya saat ini jadi Rp 2.500/kg. Lebih mahal ketimbang beras biasa sebelum kenaikan karena seiring kenaikan harga BBM, maka harga pangan otomatis akan naik sebab pangan itu didistribusikan pakai kendaraan. Bukan digemblok dengan jalan kaki saja...

Kemudian apakah saat ini kesehatan jadi terjangkau oleh rakyat? Jangankan sehat, rakyat lapar saja pemerintah tidak mampu mengatasinya. Diperkirakan saat ini 5 juta BALITA mengalami kurang gizi/busung lapar karena kelaparan.

Satu alasan kenapa subsidi langsung untuk rakyat miskin tidak jalan adalah karena kriteria orang miskin di Indonesia tidak tepat. Terlalu rendah. Kriteria orang miskin di Indonesia adalah jika pendapatan mereka kurang dari Rp 167 ribu per bulan atau hanya Rp 5.500 per hari (kurang dari US$ 0,6/hari). Padahal setahu saya biaya kontrak/indekos saja paling murah Rp 100 ribu/bulan (orang miskin jarang punya rumah sendiri). Kemudian biaya makan paling tidak rp 3.000 sekali makan. Kalau 3 x makan biayanya Rp 9.000. Dengan garis kemiskinan yang sangat rendah ini, jumlah orang miskin di Indonesia ada 37 juta jiwa. Jika gaji anda Rp 200 ribu/bulan, menurut kriteria ini anda orang kaya dan tidak layak disubsidi!

Sementara menurut standar Bank Dunia, garis kemiskinan absolut adalah US$ 1/hari untuk satu orang. Sementara Garis kemiskinan moderat US$ 2/hari. Dengan standar Bank Dunia, jumlah orang miskin absolut di Indonesia ada 62 juta jiwa. Dari kriteria garis kemiskinan ini saja sudah ada 25 juta rakyat miskin absolut yang tidak dapat bantuan dan bisa kelaparan!

Bahkan di Kalsel saja 50% penduduk miskin belum terdata! Jadi harus diakui pemerintah kita tidak mampu menyalurkan bantuan langsung.

Jika memang ada yang tidak berhak menikmati subsidi BBM, harusnya pemerintah melarang pihak yang tidak berhak untuk menikmati subsidi BBM. Caranya yang boleh beli premium bersubsidi di pom bensin adalah kendaraan angkutan umum plat kuning, kendaraan truk/pick-up angkutang pangan. Kalau kendaraan pribadi seperti sedan atau minibus seperti kijang langsung dilarang membeli premium subsidi. Mereka harus beli pertamax atau premium non subsidi. Sementara kendaraan yang dipakai rakyat menengah bawah seperti angkutan umum dan angkutan pangan harus dapat Subsidi Langsung BBM. Harusnya sederhana kan?

Mengawasi penyalah-gunaan di beberapa pom bensin jauh lebih mudah ketimbang pemerintah harus memberikan bantuan langsung kepada 62 juta rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia hingga di sawah, hutan, atau pulau terpencil. Belum lagi mental korup sebagian pejabat penyalur sehingga bantuan sering bocor di jalan.

Tidak semua pemakai BBM adalah kelompok menengah ke atas. Supir-supir angkot, bis, mikrolet beserta para penumpangnya umumnya golongan menengah bawah. Jika pemerintah tidak mampu menyalurkan bantuan langsung subsidi BBM melalui pom bensin yang ada, apalagi menyalurkan bantuan subsidir langsung beras, migor, dsb ke puluhan juta rakyat kecil.

Apakah nanti kendaraan plat kuning akan menjual premium subsidi ke perusahaan? Caranya tidak perlu pakai smart card yang efektivitasnya masih meragukan. Cukup dengan membatasi pembelian 10 liter per antri. Jadi untuk mendapat 40 liter mereka harus antri 4 kali. Bisa juga dicIni sudah cukup untuk membatasi penyalah gunaan. Bisa juga petugas POM memberi tanda/cat yang baru kering 24 jam kemudian pada mobil pembeli BBM bersubsidi sehingga tidak antri berkali-kali.

Pemerintah juga harus menaikan pajak STNK dan juga bea masuk mobil mewah untuk kendaraan pribadi hingga besarnya sama dengan masa ORBA yang bisa mencapai 400%. Saat ini bea masuk mobil mewah sangat rendah sementara subsidi BBM langsung untuk rakyat ingin dicabut. Ini jelas kebijakan yang tidak pro rakyat.

Alasan selisih harga terlalu besar dipakai untuk menaikan harga BBM hanya berakibat harga akan naik di luar jangkauan rakyat. Selisih Rp 1.000 untuk rakyat yang kaya dengan miskin itu terlalu kecil karena jurang antara kaya dan miskin sangat lebar di Indonesia. Orang kaya seperti Aburizal Bakrie punya harta sampai Rp 50 trilyun per tahun. Sementara keluarga Basse di Makasar yang mati kelaparan penghasilannya hanya Rp 150 ribu hingga 300 ribu per bulan.

Penaikan harga BBM akan mengakibatkan seluruh harga barang naik. Dan naiknya bukan cuma 1-3% seperti ramalan sebagian ”Ahli Ekonomi”, tapi lebih dari itu (kenaikan pangan saja saat ini mencapai 100% lebih). Subsidi pangan otomatis akan naik. Perusahaan-perusahaan yang saat ini hidup bagai zombie akan banyak yang gulung tikar dan pengangguran akan merajalela. Rakyat makin menderita.

Subsidi Langsung berbagai pangan seperti beras raskin, minyak goreng, minyak tanah, dsb akhirnya justru menghabiskan waktu rakyat. Rakyat tak dapat bekerja atau berusaha karena harus antri berjam-jam untuk mendapatkan beras , migor, atau pangan lain yang lebih murah. Terkadang ada Balita yang tergencet karena ibunya berebut beras raskin. Pemandangan seperti inikah yang diinginkan oleh orang-orang yang pro kenaikan harga BBM?

Sesungguhnya meski harga minyak naik sampai US$ 200/barrel pun Indonesia masih tetap untung karena produksi minyak domestik Indonesia jauh lebih besar dari impor dan biaya mendapatkan BBM hanya US$ 15/barrel (Rp 870/liter). Lihat perhitungan dan simulasinya di:

http://agusnizami.wordpress.com/2007/11/08/simulasi-harga-minyak-dengan-transaksi-minyak-indonesiaSebagaimana

Jika pemerintah ingin mencabut subsidi, sebaiknya pemerintah mencabut subsidi sekitar Rp 60 trilyun dalam bentuk bunga SBI dan ORI bagi orang kaya.

Rakyat sudah mensubsidi pemerintah sebesar Rp 500 trilyun dalam bentuk pajak sehingga para pejabat bisa menikmati gaji besar, mobil, dan rumah mewah. Oleh karena itu tidak sepantasnya para pejabat meributkan ”subsidi” BBM senial Rp 126 trilyun. Pemerintah cukup melarang pemilik mobil pribadi untuk beli premium bersubsidi. Ini sederhana sekali.

Indonesia merupakan eksportir minyak mentah terbesar di kawasan Australasia. Lebih separuh minyak yang kita produksi diekspor ke luar negeri.

Indonesia juga merupakan eksportir LNG terbesar di dunia. Indonesia mengekspor 70% produk batubara. Energi tersebut diekspor ke Jepang, Korsel, Taiwan, dsb. Jadi energi Indonesia memang diabdikan untuk Jepang, Korsel, Taiwan, dsb. Bukan untuk rakyat Indonesia.

.