GD dan Amien Rais Deklarasikan Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN)

Gus Dur dan Amien Rais 'Join' Selamatkan Kekayaan Negara

Muhammad Nur Hayid - detikNews

Detik.com. Jakarta, Senin, 28/07/2008 - Sejumlah tokoh nasional mendeklarasikan Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPKN). Mereka bertujuan menyelamatkan kekayaan negara yang dinilai salah urus. Tampak Amien Rais, Abdurahman Wahid, dan Hidayat Nur Wahid, dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung GBHN, Senin (28/7/2008) yang terletak di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, hadir pula beberapa anggota DPR dan DPD.

Informasi yang diperoleh detikcom, KPKN ini dibentuk untuk menyelamatkan kekayaan negara dari kerusakan maupun kegiatan pemanfaatan negara hanya untuk kepentingan segelintar orang. KPKN ini juga menaruh perhatian pada industri strategis dan sumber daya alam.

Tercatat sebagai penasihat; Gus Dur, Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, Rizal Ramli dan WS Rendra. Sedangkan anggotanya Adhie Massardi, Marwan Batubara, Dradjad Wibowo, Yuddy Crisnandi dan sejumlah pengamat. Komite ini juga didukung oleh INDEF, WALHI, PBHI, Aspermigas, dan LSM lainnya.(rdf/gah)

http://www.detiknews.com/read/2008/07/28/121636/978942/10/gus-dur-dan-amien-rais-join-selamatkan-kekayaan-negara

Tidak Ada yang Berani Bersaksi Soal Mafia Perminyakan

Mantan Ketua MPR Amien Rais: Tidak Ada yang Berani Bersaksi Soal Mafia Perminyakan

Jakarta, Pelita

Mantan Ketua MPR Amien Rais mengatakan, sejumlah orang yang bisa memberi kesaksian tentang sepak terjang Mafioso perminyakan di tanah air, tidak berani memenuhi undangan Pansus Angket BBM untuk memberi penjelasan. Karena selain takut dibunuh juga tidak ada jaminan keselamatan yang bisa diberikan Pansus Angket BBM.

Dari laporan dari teman-teman, satu dua orang yang punya bukti kegiatan mafioso takut memberikan kesaksian kepada Pansus Angket BBM, karena takut nyawa mereka tidak selamat. Ini yang menjadi masalah buat kita. Kalau kita tidak punya saksi, berarti kekuatan hukumnya tidak ada, ujar Amien Rais usai deklarasi pembentukan Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) di gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, Senin (28/7).

Menurut Amien, jika di pengadilan untuk membuktikan sesuatu kasus harus jelas semuanya. Mesti ada bukti dan saksi, ucapnya. Dari dokumen-dokumen yang dimiliki beberapa orang, sebenarnya sudah bisa dijadikan bahan untuk membongkar kejahatan para mafioso perminyakan di Indonesia itu, dari hulu sampai hilir.

Anggota Pansus Angket BBM dari PAN Drajat Wibowo membenarkan pernyataan Amien Rais. Menurut dia, meski sudah ada UU tentang perlindungan saksi, namun karena belum ada juklaknya, belum bisa efektif sehingga orang masih takut jadi saksi.

Dikatakan Drajat, sekalipun Pansus bisa meminta bantuan aparat kepolisian untuk memberi pengamanan terhadap para pemberi penjelasan kepada Pansus Angket BBM, namun pada realitasnya tetap tidak ada yang bersedia untuk memberikan keterangan.

Namun demikian lanjut dia, Pansus akan jalan terus dan yang sudah pasti dipanggil adalah pimpinan tiga instansi yakni Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Direksi Pertamina dan pimpinan BP Migas. Sekarang, F-PAN sedang rapat untuk membahas Pansus Angket BBM dan Pak Amien nongkrongi rapat itu, kata Drajat Wibowo.

Dalam sambutan pada Deklarasi KPK-N Amien Rais menyatakan, atas kejahatan yang kita lakukan selama ini, sesungguhnya kita sudah mendapat beberapa kutukan, di antaranya dari alam, rakyat dan Tuhan. Karena itu dia berharap, kelahiran KPK-N bisa menjadi penyelamat kekayaan bangsa, agar kutukan Allah yang lebih menakutkan tidak terjadi.

Kita berharap Pansus Angket BBM tidak masuk angin, gejala-gejala itu sudah kita dengar dan sekarang kelihatannya Pansus itu sudah mulai melempem. Masih ada secercah harapan agar kekayaan alam kita itu bisa diproteksi, kata Amien berharap.

Ia mengatakan, yang perlu kita cuatkan secara terus-menerus adalah soal kebangsaan, karena bangsa ini telah kehilangan harga diri, martabat dan jati diri. Sekarang sudah lahir pemimpin mirip Paku Buwono II yang menyerahkan kekayaan negara kepada Bank Dunia, IMF, Free Port, New Mont, dan sebagainya. Kita harus hentikan itu, kita mesti tegakkan kembali nasib kebangsaan kita, ujar mantan Ketua Umum PAN itu.

Soal kemandirian ekonomi juga memprihatinkan. Para Begawan ekonomi kita begitu percaya pada pasar bebas yang tunduk pada kekuatan ekonomi kapitalis dunia, sehingga yang kuat membasmi yang lemah, yang kaya menindas yang miskin.

Sebentar lagi, katanya, empat BUMN strategis dijual. Kita makin jadi bangsa kuli dan jadi budak kapitalis. Kekayaan alam kita dicengkeram oleh asing, sehingga kalau kita tidak menetek asing, tidak bisa hidup. Kini kita tiarap. Pada Singapura saja takut dan bila melihat Amerika Serikat (AS) kita menggigil. Ini amat memprihatinkan, ujar Amien.

Sedangkan suami Menneg Pemberdayaan Peremuan Meutia Hatta, Sri-Edi Swasono mengatakan, Indonesia sudah dikuasi para preman yang menguasai kekayaan negara. Bahkan ada menteri yang preman yang berani melanggar keputusan pengadilan.

Bahayanya, tandas Sri Edi, kalau pemimpinnya lemah, apalagi kalau pemilihannya diwarnai money politics, maka seluruh asset negara akan jatuh ke tangan preman. Ia mengaku, sesungguhnya, Indonesia sekarang ini sudah dikuasai preman dan mereka menjual kekayaan alam seenaknya. Mereka tidak menghormati kedaulatan rakyat, negara dan hukum.

Preman yang saya maksud adalah para penyalahguna kekuasaan, sehingga dana APBN bisa mengalir ke lembaga-lembaga illegal. Jadi, saya lihat ada menteri preman, tegas Sri Edi Swasono ketika memberikan sambutan pada acara tersebut.

Acara tersebut antara lain dihadiri para penggagas KPK-N seperti Gus Dur, Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, Adhie Massardi, Marwan Batubara, Dradjat Wibowo, Tjatur Sapto Edi, Imam Soegema. Sri Edi menyebut, pembentukan KPK-N merupakan gerakan moral atau program aksi untuk mengingatkan pemerintah agar tidak tunduk pada kekuatan asing.

Dulu saat Bung Hatta berusia 26 tahun, berani menyatakan pada penjajah Belanda bahwa lebih baik Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada jadi embel-embel bangsa lain, kata Sri Edi.

Sementara anggota DPD dari DKI Jakarta Marwan Batubara menjelaskan KPK-N ini nantinya akan menjadi gerakan intelektual warganegara di bidang kebijakan publik yang menyangkut penyelamatan sumberdaya alam dan industri strategis.

Dikatakannya, selama puluhan tahun, pengelolaan SDA tidak mampu mengangkat kesejahtreraan rakyat. Pemerintah cenderung mengelola kekayaan alam secara tidak amanah, sarat praktek KKN dan mengkhianati konstitusi.

Secara sistematis dan bertahap, asset-asset negara dan SDA terlepas penguasaannya dari tangan negara dan jatuh ke pengelola swasta dan asing. Tidak heran, kekayaan alam yang melimpah ruah itu pada akhirnya seolah menjadi kutukan dan bukan menjadi berkah bagi rakyatnya, ujar dia. (kh)

http://www.hupelita.com/baca.php?id=53696

Sejumlah Tokoh Deklarasikan KPKN

29/07/2008 - 15:42

JAKARTA--MI: Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang mendeklarasikan berdirinya Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) di Gedung dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Senayan Jakarta, Senin.

KPKN yang mengingatkan masyarakat kepada KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) --cikal bakal berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK-- didukung mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua MPR Amien Rais, dan Ketua MPR Hidayat Nurwahid.

Selain itu mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli, penyair WS Rendra, Letjen (Purn) Yogi Supardi, ekonom Prof Dr Sri Edi Swasono dan mantan juru bicara kepresidenan/Tim Indonesia Bangkit) Adhi Massardi.

Anggota DPR Abdullah Azwar Anas, anggota Fraksi PAN DPR Dradjat Wibowo, Idris Zaini, Tjatur Sapto Edy, Wahyudin Munawir, capres yang juga Anggota F-PG DPR Yuddy Chrisnandy, dan Abdullah Sodik (Serikat Pekerja Pertamina).

Setelah itu Bagus Satryanto (Iluni UI), Chandra Wijaya, Direktur Indef Fadil Hasan dan Hendry Saparini, pengamat Ibrahim Zakir, Dr Iman Sugema (Intercafe-IPB), praktisi hukum Mahendradata, pengamat ekonomi UGM Revrisond Basir, Dr Ryad Cahiril (CERL) dan Dr Warsito (MITI).

Anggota DPD Marwan Batubara dan Adhi Massardi menjadi Koordinator KPKN. Pembentukan KPKPN didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945. Ayat 1 pasal ini berbunyi Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3 berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejumlah isu menjadi fokus organisasi ini, terutama menyangkut pengelolaan minyak dan gas (Migas), kasus Bantuan Likuiditas Bang Indonesia (BLBI) serta illegal logging (penebangan liar).

KPKN merupakan organisiasi intelektual (non partisan) di bidang kebijakan publik, khususnya yang menyangkut sumber daya alam dan industri strategis.

KPKN dibentuk untuk tujuan menyelamatkan kekayaan negara dan dari kerusakan maupun kegiatan pemanfaatan kekayaan negara (hanya) untuk keuntungan kelompok, golongan atau segelintir orang, baik secara sembunyi-sembunyi melalui kebijakan yang menyimpang, penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya yang berdampak menyengsarakan kehidupan rakyat.

Marwan menyatakan, KPKN baik sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain menyelenggarakan seminar terbuka, diskusi terbatas atau dengar pendapat dengan penyelenggara negara untuk mendalami persoalan kekayaan negara, baik dalam hal pengaturan maupun pengelolaannya.

Hasilnya akan dipublikasikan melalui media massa maupun maupun situs resmi KPKN (www.kpknegara.com). KPKN bersama anggota DPR, DPD dan Tim Ahli KPKN merancang draf UU untuk diajukan ke parlemen sebagai bentuk RUU inisiatif masyarakat maupun DPR dan DPD.

Selain fokus kepada persoalan Migas, BLBI dan illegal logging, KPKPN juga memberi perhatian kepada angket BBM DPR RI, pemberantasan korupsi (termasuk pengawasan kinerja KPK), pemberantasan illegal fishing, pengelolaan BUMN dan industri strategis serta perlindungan kepada usaha kecil dan menengah. (Ant/OL-01)

MI/AGUNG WIBOWO

http://www.marwanbatubara.com/marwan_news.php?id=192