Subsidi BBM Dinikmati Orang Kaya, Apa Makna Sebenarnya?
oleh: Syahrituah Siregar
Headline BPost, 13 Mei 2008 yang berjudul Subsidi Bagi Orang Kaya Rp.300T mengangkat tema yang sering dijadikan propaganda pendukung pencabutan subsidi BBM disamping subsidi yang dibakar rakyat. Makna yang dibangun dengan ini adalah betapa sia-sianya nilai tersebut untuk dibagikan kepada kalangan mampu ditengah merebaknya kemiskinan dan pengangguran. Lebih lanjut dalam berita tersebut, Khrisnamurti, Deputi Menko Perekonomian menjelaskan sekitar 70 persen BBM bersubsidi yang nilainya Rp.250-300 triliun hanya dinikmati oleh 40 persen orang kaya. Setelah itu, kelas menengah menikmati 10 persen dan warga miskin hanya menikmati 7 persennya. Secara absolut subsidi untuk orang miskin hanya Rp 75 triliun.
Pengamat ekonomi, Faisal Basri, juga mengamini hal tersebut. Menurutnya, selama ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati orang kaya yang jumlahnya 10%, sebesar 45%, sementara 10% orang miskin menikmati kurang dari 1%. Kesimpulannya, subsidi BBM merupakan pemborosan sehingga sebaiknya harus segera dicabut.
Akan tetapi, kesimpulan tersebut sebenarnya terlalu terburu-buru bahkan tidak diambil secara sistematis, jumping conclusion. Secara intuisi saja terlihat betapa masyarakat banyak sangat merasakan manfaat dari ketersediaan BBM bersubsidi. Sebaliknya, jika BBM dinaikkan, fakta didepan mata berbicara, dampaknya begitu besar dalam menambah keterpurukan mereka. Kajian tentang seberapa besar akses masyarakat terhadap manfaat BBM bersubsidi kemungkinan besar belum pernah dilakukan. Itulah sebabnya kebanyakan orang gagal mejelaskan pentingnya menjaga harga BBM agar tetap terjangkau malah langsung termakan oleh alasan kesia-siaan subsidi tersebut.
Hal pertama yang perlu difahami adalah bahwa data penikmatan subsidi itu diambil dari assumsi perbandingan porsi konsumsi BBM berdasarkan kelas masyarakat. Jadi, semakin besar konsumsi BBMnya, akan semakin besar pula meraup subsidi, pihak tersebut adalah golongan kaya. Namun, tidak ada yang mengejutkan dari fakta ini karena memang kue pembangunan kita hanya dinikmati segelintir the have sejak 40 tahun yang lalu. Ketimpangan konsumsi BBM adalah bagian dari ketimpangan-ketimpangan lain akibat kegagalan pembangunan. Kalau logika ini yang diambil, bukan saja harus menghentikan subsidi BBM tapi kita juga tidak usah membangun karena hanya akan dimakan oleh 200-an konglomerat semata. Ini lebih patut dibaca sebagai pengungkapan borok parahnya ketimpangan yang diciptakan.
Hal kedua, ukuran makro mengatakan rakyat kecil hanya menikmati sebagian kecil subsidi BBM sehingga hanya sedikit manfaatnya. Jika ini jadi sandaran kebijakan, betapa absurd. Data ini tidak memperhitungkan keuntungan masyarakat secara tidak langsung. Meskipun sedikit porsinya, penggunaan BBM oleh masyarakat kecil dinikmati secara bersama-sama dan memberikan manfaat yang berantai. Hal ini misalnya dalam bentuk tersedianya ongkos transport dan harga kebutuhan yang terjangkau. Mereka jadi lebih leluasa mengembangkan produktifitas disemua bidang, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Jadi, tidak sama antara pola penggunaan BBM orang miskin dan orang kaya yang cenderung dinikmati secara perorangan. Satu liter premium orang miskin jauh lebih bermanfaat dari satu liter milik orang kaya. Bayangkan jika harganya dinaikkan maka akan membunuh banyak manfaat bagi orang miskin.
Kajian tentang dampak negatif kenaikan BBM maupun TDL telah banyak dilakukan. Hasilnya selalu menunjukan dampak yang kontraproduktif. UMKM lebih kuat menahan krisis moneter dibanding energi dan bahan bakan. Bagi rumah tangga miskin, komponen BBM meliputi bagian signifikan pengeluarannya. Jika harganya naik, maka akan memporak-porandakan komposisi belanja rumah tangga mereka.
Dampak kenaikan harga BBM bagi ekonomi dan masyarakat kecil merupakan bencana yang tidak akan teratasi dengan BLT-Plus. Biaya hidup dan ongkos usaha kecil yang naik berlipat-lipat akan menurunkan daya beli dan kemampuan produksi mereka. Dikhawatirkan ini akan menjadi bentuk pemiskinan permanen.
Kenapa untuk menarik subsidi yang salah sasaran harus lewat penaikan harga BBM? Ini justru melanjutkan tradisi pengorbanan rakyat yang terus berlangsung. Perpajakan progressif bagi penghasilan orang-orang kaya dan kekayaannya adalah satu cara langsung diantara mekanisme lainnya yang bisa dilakukan. Bukankan data diatas seolah bisa menunjukkan mana golongan kaya itu secara definitif. Banyak cara lain untuk menyelamatkan keadaan. Namun tim pemerintah ingin menyelesaikan persoalan urgen ini dalam suatu setting di belakang meja semata.
Ditinjau dari platform perekonomian nasional, perkara pokok sebenarnya adalah bagaimana cara pandang terhadap BBM, apakah sebagai komoditas pasar atau amanah publik. Sangat diragukan masih ada sense pemerintah untuk memakmurkan rakyat melalui kekayaan alam miliknya sendiri. Tak ada rasa bersalah dari para elit negara yang telah menelantarkan rakyat dalam penjajahan ekonomi ditanahnya sendiri. Justru yang kentara adalah naiknya harga minyak dijadikan momentum untuk mengabdi pada pasar bebas dengan ideologi anti subsidi.
Syahrituah Siregar, SE, MA. Syahrituah Siregar adalah pengamat ekonomi dari Banjarmasin dan dosen program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat menyelesaikan pendidikan master di AS. Blog pribadi www.another-view.org
http://jurnal-ekonomi.org/2008/05/21/subsidi-bbm-dinikmati-orang-kaya-apa-maka-sebenarnya/
Satu liter premium orang miskin jauh lebih bermanfaat dari satu liter milik orang kaya. Bayangkan jika harganya dinaikkan maka akan membunuh banyak manfaat bagi orang miskin.
BalasHapussaya setuju dengan pendapat anda, ini bukan pertandingan seberapa banyak yang dikonsumsi, melainkan berapa "nilainya". Mungkin bisa ditarik contohnya seperti listrik (soalnya saya bingung cari contoh konsumsi BBM)- dimana orang yang lebih mampu, tentunya punya perabot rumah tangga yang lebih menyerap konsumsi listrik dibandingkan dengan RT orang yang tidak berpunya (yang mungkin cuma terbatas antara bola lampu dan kipas angin?)
BBM, setau saya, selain bahan bakar kendaraan - juga berperan dalam industri dan produksi (yang secara berantai juga menyeret semua jenis usaha, contoh: PLN) - jadi dengan kenaikan BBM sudah 100% pasti ada kenaikan harga-harga (dan mungkin perampingan karyawan sebagai efek samping)
Sementara kalau mengikuti logika-slash-hasutan orang pemerintah: Jika subsidi dicabut, maka orang miskin akan SEDIKIT/TIDAK BANYAK berpengaruh (bahkan sempet sesumbar bahwa KEMISKINAN AKAN BERKURANG segala)- yah, sudah kelihatan kok fakta yang sebenernya kan?
Yang namanya subsidi di Indonesia ini hanyalah sebuah nama saja tanpa ada tujuannya. Karena itu semua hanyalah akal-akalan orang yang mengaku pinter ngurus negara ini. Semuanya hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mengaku pembela rakyat kecil, tapi kenyataannya justru merekalah yang menjadi kaya dan makmur sementara rakyat menderita dan kelaparan..........
BalasHapusJangan aneh semua itu nyata karena itu semua hanya ada di Indonesia!
Wassalam
Metode 'jumping conclusion' dalam menjustifikasi segala kebijakan arsitektur ekonomi nasional yang bercorak Neoliberal, sudah jamak dilakukan oleh para intelektual pakar ekonomi sejak zaman baheula dulu.
BalasHapusItu memang keahlian mereka, dan itu memang sudah profesi mereka, serta itu memang sudah jadi menu utama pada setiap sarapan pagi mereka di setiap harinya.
Kenapa bisa begitu ?.
Karena struktur sumsum syaraf tulang belakangnya sudah model yang seoerti itu.
Karena memang sudah diseting sejak awalnya begitu itu, melalui materi di diktat-diktat kuliah sejak semester pertama yang dijejalkan terori-teori model itu sebagai 'sebuah kebenaran mutlak', maka jadilah 'Operating System' keilmuwan mereka pun sudah paten model begitu.
Bahkan, sampai-sampai tingkat keyakinan haqqul yakin mereka terhadap kebenaran teori-teori ekonomi yang diyakininya itu ibaratnya melebihi tingkat keyakinan mereka terhadap kebenaran nash-nash Al-Quran.
Mendengar hukum kebenaran syariah Islam, mereka serta merta akan mengkritisinya dengan kajian yang sangat kritis, tapi jika mendengar hukum kebenaran teori ekonominya maka mereka akan manggut-manggut saja membenarkan 100% tanpa reserve.
Maka percuma saja berdiskusi berbusa-busa dengan mereka itu, karenanya mereka pun tak akan mungkin mau menyadari adanya 'jumping conclusion' itu.
Diktat-diktat terori kebenaran ekonomi yang mereka yakini ibarat sudah hampir menjadi 'Kitab Suci' bagi mereka itu.
Atau ?.
Sesungguhnya mereka menyadarinya, namun 'syahwat'-nya melarang untuk menerimanya ?. Wallaahu'alambishshawab.
Mungkin, hanya ketika berada dihadapan mizan di yaumil akhirat kelaklah yang akan menjadi hujjah yg tak akan terbantahkan oleh mereka.
Wassalam.