Kritik untuk Chatib Basri: NEOLIBERALISME MEMANG ADA!

Isyu Neoliberalisme sedang marak.

Faisal Basri, Chatib Basri menolak adanya Neoliberalisme. Sementara para ekonom Kerakyatan seperti Revrisond Baswir, Ichsanuddin Noorsy, Kwik Kian Gie, menuding adanya Neoliberalisme yang mendominasi pemerintahan.

Terlepas dari Capres “X” Neoliberalis atau tidak, mari kita lihat Neoliberalis itu seperti apa. Ini bukannya untuk menjatuhkan, karena Neoliberalisme saat ini seperti barang najis yang tidak seorang pun mau disebut Neoliberalis karena Neoliberalisme terbukti telah menyebabkan dunia jatuh dalam Krisis Global.

Tapi agar kita tahu dan bisa memperbaiki diri jika memang kita telah terjebak dalam Neoliberalisme secara sadar/tidak sadar.

Kita lihat komentar Chatib Basri yang menyangkal adanya Neoliberalisme di Kompas:

==

M Chatib Basri, dosen ekonomi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa neoliberalisme adalah paham atau aliran yang memberikan peran sangat besar pada pasar dengan cara liberalisasi, privatisasi.

===

Dari pernyataan Chatib Basri di atas bahwa Neoliberalisme melakukan Liberalisasi dan Privatisasi, kita lihat BUMN2/BUMD2 seperti Telkom, Indosat, BNI, PAM Jaya telah diprivatisasi. Krakatau Steel dan Pertamina juga akan diprivatisasi. Begitu pula PAM Jaya jadi PAM Lyonnaise Jaya dan AETRA. Menurut seorang pengamat, sudah 40 BUMN di Indonesia yang diprivatiasi.

Dari segi privatisasi, jelas Indonesia telah terjebak dalam Neoliberalisme.

==

Chatib:

Mengenai privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN, menurutnya, adalah sesuatu yang wajar. Negara yang sama sekali menolak campur tangan swasta adalah negara komunis. "Privatisasi telah dilakukan sejak tahun 2001. Bagaimana bisa 2004 disebut neolib, sedangkan 2001 tidak?" ujarnya.

===

Indonesia memang tidak menolak campur tangan swasta. Tapi untuk sektor2 penting yang meliputi hajat hidup orang banyak atau berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia, maka itu harus dikelola negara Via BUMN. Ini agar kekayaan alam tidak masuk ke segelintir pengusaha saja atau nasib rakyat bergantung pada kapitalis untuk sembako, air, dsb. Indonesia sudah menerapkan ini sejak sebelum tahun 1998 dan Indonesia bukan negara Komunis. Itu adalah Ekonomi Pancasila yang sesuai dgn UUD 45 pasal 33.

Neoliberalisme marak di Indonesia pasca Krisis Moneter tahun 1998 jadi tahun 2001 itu sebetulnya sudah Neoliberal.

==

Chatib:

Ia mengatakan, saat ini peran pemerintah sudah lebih dominan dengan memberikan 25 persen anggaran untuk subsidi dan 20 persen untuk pendidikan. "Memang subsidi BBM dicabut, tetapi dialihkan untuk beras raskin, BLT, dan lain-lain. Subsidi itu tidak ada dalam kamus neoliberalisme karena semua diserahkan pasar," katanya.

==

Paham Neoliberalisme memang mencabut subsidi BARANG seperti BBM mau pun AIR untuk dialihkan ke subsidi ORANG. Karena itu harga BBM dinaikkan dari rp 1800/liter jadi rp 6000. Akibatnya seluruh harga barang jadi naik.

Kalau pun ada beras subsidi seperti Raskin (Beras orang Miskin), selain mutunya di bawah beras biasa (ada yang berbatu dan berkutu), juga khusus untuk warga yang punya kartu GAKIN (Keluarga Miskin).  Itu pun pembagiannya sangat jarang. Untuk Kesehatan Gratis juga begitu. Kalau yang berbayar 1 kamar bisa 4 orang dan ditengok paling kurang 1 kali sehari, untuk Kesehatan gratis wallahu a’lam.

Subisidi ORANG tidak memakmurkan Indonesia. Garis kemiskinan BPS rp 182 ribu/bulan jauh lebih kecil daripada versi Bank dunia yg rp 660 ribu/bulan akibatnya 80 juta rakyat miskin versi Bank Dunia tak dapat BLT. Pemberian BLT setelah pemerintah mencabut Subsidi barang yang mengakibatkan kenaikan seluruh harga barang (misalnya BBM yang merupakan leading price bagi harga2 lainnya termasuk Sembako) seperti meringankan sedikit beban segelintir rakyat setelah mereka dipukul dengan kenaikan harga barang. Banyak rakyat pingsan karena berebut BLT.

Kaum Neoliberalis memaksa rakyat Indonesia yang garis kemiskinannya Rp 182 ribu/bulan membeli BBM dengan harga yang sama dengan rakyat AS yang garis kemiskinannya Rp 10,4 juta/orang. Meski kaum miskin tidak beli BBM langsung, namun mereka menderita kenaikan tarif angkot, bis, dan barang2 kebutuhan pokok seperti beras, garam, gula, dsb karena semua itu didistribusikan lewat kendaraan pengangkut yang pakai BBM.

Pendidikan Dasar seperti SD dan SMP memang gratis agar rakyat Indonesia tidak bodoh-bodoh amat dan bisa jadi Buruh, Office Boy atau Kurir yang disuruh-suruh oleh Investor asing.

Tapi pendidikan SMAN dan Perguruan Tinggi Negeri diswastanisasi jadi BHP dan biayanya makin tak terjangkau oleh rakyat. Untuk masuk SMA Negeri biayanya Rp 1-7 juta sementara SPP antara Rp 150 ribu – 400 ribu. Untuk masuk PTN seperti UI? Kalau dulu murah cuma rp 200 ribu, sekarang bisa Rp 175 juta lebih! Ini adalah satu indikasi dari Neolberalisasi di negeri ini.

Dikuasainya 90% kekayaan alam Indonesia seperti minyak, gas, emas, perak, batubara, dsb oleh perusahaan asing harusnya jadi perhatian para pemimpin mau pun ekonom negeri ini agar hasil kekayaan alam Indonesia tidak lari ke tangan asing. Tapi untuk rakyat Indonesia.

Lihat perusahaan-perusahaan Forbes 500 yang ternyata banyak beroperasi dan menguras kekayaan alam Indonesia. ExxonMobil mendapat US$ 452 milyar (sekitar Rp 4.970 trilyun), Shell US$ 355 milyar (Rp 3.900 trilyun) sementara CEO-nya rata-rata dapat lebih dari RP 1 milyar/bulan. Padahal gaji presiden kita saja kurang dari Rp 70 juta/bulan sementara gaji pokok pejabat paling tinggi tak lebih dari Rp 3 juta. Begitu beramai-ramai korup Rp 1-2 milyar, segera ditangkap KPK. Sementara pimpinan perusahaan asing bisa menikmati puluhan milyar tiap tahun tanpa harus korupsi.

Hendaknya para pemimpin dan calon pemimpin lebih peduli kepada rakyat.

Dan kepada para Ekonom Neoliberal saya doakan mudah-mudahan mereka sadar dan insaf dan berhenti membohongi rakyat.

Silahkan lihat:

http://capresindonesia.wordpress.com/2009/05/18/pro-kontra-apakah-boediono-neoliberalis-atau-tidak

Isu Boediono Neoliberal Tidak Relevan

Kompas/Yuniadhi Agung

Boediono saat berkunjung ke kantor redaksi Harian Kompas, Selasa (19/5).

Selasa, 26 Mei 2009 | 14:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak Boediono dideklarasikan sebagai pendamping Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu presiden, penolakan terhadap ekonom itu terus dilontarkan oleh berbagai kalangan. Mereka mengganggap Indonesia menganut faham neoliberalisme di bawah kepemimpinan SBY serta saat Boediono menjabat posisi menteri dan Gubernur BI. Apakah Indonesia menganut faham neoliberalisme?

M Chatib Basri, dosen ekonomi Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa neoliberalisme adalah paham atau aliran yang memberikan peran sangat besar pada pasar dengan cara liberalisasi, privatisasi.

Di lain pihak, berdasarkan data, kata Chatib, saat ini jumlah barang impor di Indonesia hanya sebesar 29 persen, jauh di bawah negara ASEAN lain, seperti Filipina 35 persen, Thailand 74 persen, dan Malaysia 80 persen. "Rasio impor Indonesia yang terkecil di Asia," katanya.

Fakta lain, kata Chatib, adanya keluhan investor asing terhadap susahnya berinvestasi akibat ribetnya birokrasi di Indonesia. "Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak begitu welcome dengan asing," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini peran pemerintah sudah lebih dominan dengan memberikan 25 persen anggaran untuk subsidi dan 20 persen untuk pendidikan. "Memang subsidi BBM dicabut, tetapi dialihkan untuk beras raskin, BLT, dan lain-lain. Subsidi itu tidak ada dalam kamus neoliberalisme karena semua diserahkan pasar," katanya.

Mengenai privatisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN, menurutnya, adalah sesuatu yang wajar. Negara yang sama sekali menolak campur tangan swasta adalah negara komunis. "Privatisasi telah dilakukan sejak tahun 2001. Bagaimana bisa 2004 disebut neolib, sedangkan 2001 tidak?" ujarnya.

Artinya, dalam hal ini, isu bahwa Boediono dan pemerintahan SBY menganut paham neoliberalisme adalah sesuatu yang tidak relevan.

Chatib menjelaskan, visi dan misi Boediono jelas, yaitu kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan. "Kesejahteraan bisa dicapai dengan adanya kebebasan. Kebebasan itu ada kalau ada demokrasi. Dalam demokrasi itu harus ada keadilan," katanya.

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/26/1423019/isu.boediono.neoliberal.tidak.relevan

What is Neoliberalism?

A Brief Definition for Activists

by Elizabeth Martinez and Arnoldo Garcia, National Network for Immigrant and Refugee Rights

"Neo-liberalism" is a set of economic policies that have become widespread during the last 25 years or so. Although the word is rarely heard in the United States, you can clearly see the effects of neo-liberalism here as the rich grow richer and the poor grow poorer.

"Liberalism" can refer to political, economic, or even religious ideas. In the U.S. political liberalism has been a strategy to prevent social conflict. It is presented to poor and working people as progressive compared to conservative or Rightwing. Economic liberalism is different. Conservative politicians who say they hate "liberals" -- meaning the political type -- have no real problem with economic liberalism, including neoliberalism.

"Neo" means we are talking about a new kind of liberalism. So what was the old kind? The liberal school of economics became famous in Europe when Adam Smith, an Scottish economist, published a book in 1776 called THE WEALTH OF NATIONS. He and others advocated the abolition of government intervention in economic matters. No restrictions on manufacturing, no barriers to commerce, no tariffs, he said; free trade was the best way for a nation's economy to develop. Such ideas were "liberal" in the sense of no controls. This application of individualism encouraged "free" enterprise," "free" competition -- which came to mean, free for the capitalists to make huge profits as they wished.

Economic liberalism prevailed in the United States through the 1800s and early 1900s. Then the Great Depression of the 1930s led an economist named John Maynard Keynes to a theory that challenged liberalism as the best policy for capitalists. He said, in essence, that full employment is necessary for capitalism to grow and it can be achieved only if governments and central banks intervene to increase employment. These ideas had much influence on President Roosevelt's New Deal -- which did improve life for many people. The belief that government should advance the common good became widely accepted.

But the capitalist crisis over the last 25 years, with its shrinking profit rates, inspired the corporate elite to revive economic liberalism. That's what makes it "neo" or new. Now, with the rapid globalization of the capitalist economy, we are seeing neo-liberalism on a global scale.

A memorable definition of this process came from Subcomandante Marcos at the Zapatista-sponsored Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neo-liberalismo (Inter-continental Encounter for Humanity and Against Neo-liberalism) of August 1996 in Chiapas when he said: "what the Right offers is to turn the world into one big mall where they can buy Indians here, women there ...." and he might have added, children, immigrants, workers or even a whole country like Mexico."

The main points of neo-liberalism include:

1. THE RULE OF THE MARKET. Liberating "free" enterprise or private enterprise from any bonds imposed by the government (the state) no matter how much social damage this causes. Greater openness to international trade and investment, as in NAFTA. Reduce wages by de-unionizing workers and eliminating workers' rights that had been won over many years of struggle. No more price controls. All in all, total freedom of movement for capital, goods and services. To convince us this is good for us, they say "an unregulated market is the best way to increase economic growth, which will ultimately benefit everyone." It's like Reagan's "supply-side" and "trickle-down" economics -- but somehow the wealth didn't trickle down very much.

2. CUTTING PUBLIC EXPENDITURE FOR SOCIAL SERVICES like education and health care. REDUCING THE SAFETY-NET FOR THE POOR, and even maintenance of roads, bridges, water supply -- again in the name of reducing government's role. Of course, they don't oppose government subsidies and tax benefits for business.

3. DEREGULATION. Reduce government regulation of everything that could diminsh profits, including protecting the environmentand safety on the job.

4. PRIVATIZATION. Sell state-owned enterprises, goods and services to private investors. This includes banks, key industries, railroads, toll highways, electricity, schools, hospitals and even fresh water. Although usually done in the name of greater efficiency, which is often needed, privatization has mainly had the effect of concentrating wealth even more in a few hands and making the public pay even more for its needs.

5. ELIMINATING THE CONCEPT OF "THE PUBLIC GOOD" or "COMMUNITY" and replacing it with "individual responsibility." Pressuring the poorest people in a society to find solutions to their lack of health care, education and social security all by themselves -- then blaming them, if they fail, as "lazy."

Around the world, neo-liberalism has been imposed by powerful financial institutions like the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the Inter-American Development Bank. It is raging all over Latin America. The first clear example of neo-liberalism at work came in Chile (with thanks to University of Chicago economist Milton Friedman), after the CIA-supported coup against the popularly elected Allende regime in 1973. Other countries followed, with some of the worst effects in Mexico where wages declined 40 to 50% in the first year of NAFTA while the cost of living rose by 80%. Over 20,000 small and medium businesses have failed and more than 1,000 state-owned enterprises have been privatized in Mexico. As one scholar said, "Neoliberalism means the neo-colonization of Latin America."

In the United States neo-liberalism is destroying welfare programs; attacking the rights of labor (including all immigrant workers); and cutbacking social programs. The Republican "Contract" on America is pure neo-liberalism. Its supporters are working hard to deny protection to children, youth, women, the planet itself -- and trying to trick us into acceptance by saying this will "get government off my back." The beneficiaries of neo-liberalism are a minority of the world's people. For the vast majority it brings even more suffering than before: suffering without the small, hard-won gains of the last 60 years, suffering without end.

Elizabeth Martinez is a longtime civil rights activist and author of several books, including "500 Years of Chicano History in Photographs."

13101310Arnoldo Garcia is a member of the Oakland-based Comite Emiliano Zapata, affiliated to the National Commission for Democracy in Mexico.

13101310Both writers attended the Intercontinental Encounter for Humanity and against Neoliberalism, held July 27 - August 3,1996, in La Realidad, Chiapas.

http://www.corpwatch.org/article.php?id=376

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_companies_by_revenue

Rank  ↓             Company Name  ↓         Primary Industry  ↓         Revenue

(US$ billions)  ↓             Year to  ↓          Market capitalization

(US$ millions, as of March 31, 2008)[1]  ↓            Employees  ↓    Primary Stock listing  ↓ Headquarters  ↓             CEO, compensation  ↓

1.         ExxonMobil Corp.          Oil and gas        $390.3[2]           2007     $452,505           80,800 NYSE: XOM      Flag of the United States Irving, Texas, United States            Rex W. Tillerson, $4.12M

2.         Wal-Mart Stores, Inc.     Retailing            $374.5[3]           Jan. 31, 2008     $210,973           2,100,000          NYSE: WMT             Flag of the United States Bentonville, Arkansas, United States      H. Lee Scott, Jr., $12.44M

3.         Royal Dutch Shell plc     Oil and gas        $355.8[4]           2007     $220,110           112,000             LSE: RDSA       Flag of the NetherlandsFlag of the United Kingdom The Hague, Netherlands/London, United Kingdom      Jeroen van der Veer, €7,509,244

4.         British Petroleum           Oil and gas        $292[5]             2007     $191,844           97,600 LSE: BP           Flag of the United Kingdom London, England, United Kingdom           Tony Hayward, $4.73M

5.         Toyota Motor Corp.        Automotive        $264.8[6]           March 31, 2008 $172,166           316,121             TYO: 7203             Flag of Japan Toyota, Aichi, Japan          Fujio Cho

6.         HSBC Holdings plc        Financial services          $247.50[7]         2007     $195,768           312,000             LSE: HSBA             Flag of the United Kingdom London, England, United Kingdom       Stephen Green

7.         Total S.A.          Oil and gas        $217.6[8]           2007     $178,554           111,401             Euronext: FP     Flag of France Courbevoie, Île-de-France, France             Christophe de Margerie

8.         Chevron Corp.    Oil and gas        $214.1[9]           2007     $177,265           61,533 NYSE: CVX       Flag of the United States San Ramon, California, United States        David J. O'Reilly, $7.82M

9.         Saudi Aramco    Oil and gas        $199.8[10]         2006     -           51,356 government-owned         Flag of Saudi Arabia Dhahran, Saudi Arabia    Khalid A. Al-Falih

10.        ING Group N.V.             Financial services          $197.9[11]         2007     $84,358             115,000             Euronext: INGA    Flag of the Netherlands Amsterdam, North Holland, Netherlands    Michel Tilmant, $1.87M

11.        ConocoPhillips   Oil and gas        $187.4[12]         2007     $119,002           39,000 NYSE: COP      Flag of the United StatesHouston, Texas, United States      James Mulva, $6.88M

Policy implications

Broadly speaking, neoliberalism seeks to transfer part of the control of the economy from state to the private sector,[5] to, ostensibly, bring a more efficient government and, to improve economic indicators of the nation. The definitive statement of the concrete policies advocated by neoliberalism is often taken to be John Williamson's[6] "Washington Consensus", a list of policy proposals that appeared to have gained consensus approval among the Washington-based international economic organizations (like the International Monetary Fund (IMF) and World Bank). Williamson's list included ten points:

* Fiscal policy discipline;

* Redirection of public spending from subsidies ("especially indiscriminate subsidies") toward broad-based provision of key pro-growth, pro-poor services like primary education, primary health care and infrastructure investment;

* Tax reform – broadening the tax base and adopting moderate marginal tax rates;

* Interest rates that are market determined and positive (but moderate) in real terms;

* Competitive exchange rates;

* Trade liberalization  – liberalization of imports, with particular emphasis on elimination of quantitative restrictions (licensing, etc.); any trade protection to be provided by law and relatively uniform tariffs;

* Liberalization of inward foreign direct investment;

* Privatization of state enterprises;

* Deregulation  – abolition of regulations that impede market entry or restrict competition, except for those justified on safety, environmental and consumer protection grounds, and prudent oversight of financial institutions; and,

* Legal security for property rights.

http://en.wikipedia.org/wiki/Neoliberalism

Dua Warga Pingsan Saat Mengantre Dana BLT

Metrotvnews.com, Banyumas: Pencairan bantuan langsung tunai di Banyumas, Jawa Tengah, diwarnai dua orang pingsan. Mereka kelelahan karena kelamaan mengantre di bawah terik matahari.

Pembagian dana BLT berlangsung di Kantor Kecamatan Purwokerto Timur. Untuk memudahkan pembagian, petugas sebenarnya sudah menyiapkan beberapa loket yang masing-masing loket mengurusi tiap kelurahan. Namun, tetap saja, ratusan warga miskin harus antre lebih dari lima jam. Petugas lambat melayani karena harus mencocokkan terlebih dahulu data dengan kartu tanda penduduk warga penerima BLT.

Terik matahari saat itu membuat sebagian warga tidak kuat untuk mengantre. Bahkan, dua di antaranya pingsan. Beberapa petugas langsung merawatnya di tempat, sebelum dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.(DSY)

http://202.158.49.22/main.php?metro=berita&id=80951

Sejumlah Warga Penerima BLT di Bekasi Pingsan

Headline News / Nusantara / Jum'at, 27 Maret 2009 2:00 WIB

Metrotvnews.com, Bekasi: Sejumlah warga pingsan saat mengantre pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT) di Kantor Pos Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/3). Warga harus berdesak-desakan mengantre karena proses pencairan berjalan lambat.

Warga sudah berdatangan sejak pagi ke Kantor Pos Bekasi. Sementara proses pencairan berjalan lamban. Akibatnya, antrean warga penerima BLT terus memanjang. Terjadilah desak-desakan. Boleh jadi karena saat itu cuaca panas, sejumlah warga-pun pingsan. Salah seorangnya adalah nenek yang telah mengantre ber-jam-jam.

Kepala Kantor Pos Kota Bekasi, Yusron Erman, mengakui pihaknya menemui kendala dalam pencairan BLT kali ini. Kendala itu berupa perubahan sistem dari kartu menjadi kupon yang memaksa petugas Pos harus lebih teliti dalam mencocokan data yang ada. Akibatnya, proses pembagian BLT ini memakan waktu yang cukup lama. Rencananya, proses pembagian BLT tahap pertama di tahun 2009 ini berlangsung hingga akhir April mendatang.(DSY)

http://202.158.49.22/main.php?metro=berita&id=79438

Headline News / Nusantara / Senin, 20 April 2009 13:02 WIB

Metrotvnews.com, Tasikmalaya: Ribuan warga Tasikmalaya, Jawa Barat, saling berebutan mendapatkan dana bantuan langsung tunai (BLT) di PT Pos Indonesia, Senin (20/4). Beberapa di antara mereka akhirnya pingsan.

Sudah sejak pagi warga mengatre. Mereka jadi tak sabar karena kepanasan. Saling dorong di depan pintu loket pun tak bisa dihindari. Buntutnya, beberapa di antara mereka ambruk karena kelelahan.

Pembagian BLT di Tasikmalaya dimulai dengan giliran pertama warga delapan kelurahan di Kecamatan Tamansari. Jumlah penerima BLT mencapai 8.000 jiwa. Pembagian BLT dijadwalkan dilakukan tiap hari per kecamatan.(ICH)

http://202.158.49.22/main.php?metro=berita&id=81023