Harta Kekayaan Calon Gubernur dan Wagub DKI Jakarta

HARTA KEKAYAAN CAGUB-CAWAGUB DKI JAKARTA
Fauzi Bowo Rp 59,3 miliiar (Pejabat)
Nachrowi Ramli Rp 15,7 miliar (Tentara)
Joko Widodo Rp 27,2 miliar (Pengusaha-Pejabat)
Basuki Tjahaja Purnama Rp 12.4 miliar (Pengusaha-Pejabat).

Gaji pejabat/tentara sekitar rp 50 juta/bulan. Jadi kalau mereka kerja selama 30 tahun (360 bulan), kira2 berapa hartanya?
Pengusaha pendapatannya tergantung keuntungan perusahaannya. Bisa rugi, bisa juga puluhan trilyun seperti Liem Siu Liong atau Bill Gates...
http://pilkada.kompas.com/berita/read/2012/06/14/15100793/Inilah.Kekayaan.Cagubcawagub.DKI.Pasca.Verifikasi 

Pak Bambang Harymurti, Pemred Tempo menanggapi tulisan saya:

> Dari: "bambang@tempo.co.id" <bambang@tempo.co.id>
> Kepada: LISI@yahoogroups.com
> Judul: Re: [LISI] HARTA KEKAYAAN CAGUB-CAWAGUB DKI JAKARTA
> Fauzi Bowo sudah kaya sebelum jadi pejabat tuh

Jawab saya:

Bagus kalau begitu.
Saya coba cek di Kompas dalam 2 tahun hartanya bertambah Rp 12,4 milyar:
===
Setelah dua tahun berselang, harta kekayaan petahana Fauzi Bowo naik Rp 12,4 miliar menjadi Rp 59,3 miliar.

pada 2010, pria yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp 46.935.609.591 dan 200.000 dollar AS

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/06/12/13055249/Harta.Kekayaan.Foke.Naik.Jadi.Rp.59.3.Miliar/ 

===

Kalau tiap tahun hartanya bertambah rp 6 milyar/tahun, secara matematis selama 10 tahun jadi pejabat (5 tahun gubernur dan 5 tahun wagub di bawah Sutiyoso), bisa jadi hartanya 10 tahun lalu di bawah Rp 1 milyar.

Wallahu a'lam.
Mudah2an halal. Yang menentukan itu korup atau tidak kan hasil investigasi hakim/KPK..

Pak Bambang menjawab lagi:

From: "bambang@tempo.co.id" <bambang@tempo.co.id>
Ayahnya Fauzi Bowo, yang kaya raya dan memiliki banyak tanah meninggal dunia saat Fauzi Bowo menjabat sebagai Gubernur. Bisa dibayangkan berapa banyak tambahan hartanya dari warisan ayahnya

Jawaban saya:

Ayah Fauzi Bowo meninggal April 2010.

Di Kompas dalam 2 tahun (2010-2012) hartanya bertambah Rp 12,4 milyar:
===
Setelah dua tahun berselang, harta kekayaan petahana Fauzi Bowo naik Rp 12,4 miliar menjadi Rp 59,3 miliar.

===

Okelah Rp 12 milyar dari warisan.

Tapi di Tempo disebut hartanya melonjak hingga Rp 26 miliar jika dibanding pada masa awal dia menjabat lima tahun lalu.  (2007-2012):
http://www.tempo.co/read/news/2012/06/13/228410183/Fauzi-Bowo-dan-Hartanya-Hati-hati-160

Artinya dalam 3 tahun (2007-2010) harta Fauzi bertambah Rp 14 milyar tanpa dapat warisan. Ini setara dengan Rp 388 juta/bulan.

Apa iya gaji Gubernur sebanyak itu? Setahu saya, Gaji Presiden saja tidak sebesar itu. Tentu ada Faktor "X" yang membuat pertambahan kekayaan bisa sebesar itu.

Pak Bambang sebagai Jurnalis harusnya instingnya lebih tajam.

Hidayat Nur Wahid di Republika diberitakan berpidato:

“Jangan memilih calon yang terang-terangan pernah dilaporkan ke KPK,” ungkap Hidayat di Balai Rakyat, Matraman, Jumat (6/7). 

Hidayat yakin warga Jakarta tidak mau Jakarta ‘maju terus’ dalam hal Banjir, Kemacetan dan Kemiskinan. Karenanya, jelas dia, pastilah warga Jakarta tidak akan memilih kembali calon yang tetap memelihara masalah Jakarta itu. Terlebih, terang dia, calon yang bukannya malah mengatasi masalah Jakarta dengan anggaran daerah, tapi malah mengkorupsinya.

Lanjut Hidayat mengatakan, warga Jakarta harus sadar dengan korupsi pemimpinnya dan jangan lagi memilih pemimpin yang jelas terindikasi korupsi. Sindiran Hidayat ini secara tidak langsung menyinggung calon incumben yang sempat dilaporkan ke KPK atas tuduhan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta oleh sang Wakil Gubernur, Priyanto.

Di Okezone.com diberitakan DKI Jakarta menurut PPATK sebagai propinsi terkorup:

Dari hasil analisis PPATK tercatat Provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama sebagai daerah yang dilaporkan adanya dugaan korupsi yaitu sebanyak 46,7 persen. Jawa Tengah (termasuk Semarang, Tegal, Solo, dsb) hanya 3,5%.

Dari Mana Harta Fauzi Bowo?

Sipiliang

Gaji Pokok seorang Kepala Daerah, menurut Keputusan Presiden no.8/2001 hanya berjumlah Rp. 3 juta rupiah. Ditambah tunjangan (sesuai Kepres no.59/2003) untuk Gubernur sebanyak 5,4 juta, maka gaji bulanan Gubernur hanya berkisar 8,4 juta. Per tahunnya (dikali 12) menjadi Rp. 100,8 juta. Untuk 5 tahun, penambahan kekayaan dari gaji yang diterima oleh Foke hanyalah sebesar Rp. 504 juta.

Memang sebagai gubernur, Foke juga mendapatkan tunjangan non gaji. Insentif Pajak Daerah misalnya. Menurut PP no. 69 tahun 2010, jika Penerimaan Pajak diatas 7.5 Triliun (DKI 14,8 Triliun), maka Gubernur berhak menerima insentif sebesar 10 kali gaji pokok dan tunjangan. Dalam hal ini, sebagai pejabat publik, Foke berhak membawa pulang uang rakyat tersebut sebesar 84 juta/tahunnya.  Dalam lima tahun setidaknya, Foke mengantongi uang pajak sebanyak Rp. 420 juta.

Jika ditambahkan dua sumber tersebut (gaji dan insentif), sebagai Gubernur Foke hanya akan mendapatkan pertambahan kekayaan sebanyak Rp. 924 juta, kotor-kotornya Rp. 1 Milyar. Itu pun dengan catatan bahwa foke tidak mengeluarkan uang sepeser pun, karena biaya pribadinya sudah ditanggung negara

http://politik.kompasiana.com/2012/06/13/dari-mana-harta-fauzi-bowo/

PPATK: DKI Jakarta Terkorup

Fiddy Anggriawan - Okezone

Senin, 27 Agustus 2012 05:13 wib

Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) mengungkap jika korupsi di daerah dengan menggunakan modus pemindahan dana anggaran APBD ke rekening pribadi para bendaharawan sudah diamati oleh PPATK sejak tahun 2011.

"Modus seperti ini sudah diamati PPATK sejak 2011 untuk realisasi TA 2010 menyebar di seluruh wilayah RI," ungkap Wakil Ketua PPATK, Agus Santosa melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Minggu (27/8/2012).

Berdasarkan Hasil Analisa (HA) PPATK terkait tindak pidana korupsi secara komulatif sampai dengan 2012 sebanyak 916 HA, sedangkan tindak pidana Suap sebanyak 80 HA. Adapun HA tersebut telah dilaporkan kepada penegak hukum.

"Saya enggak punya data tentang proses peradilan dan putusan terkait perkara korupsi para Bendaharawan, mungkin bisa cek di data MA tentang peradilan perkara korupsi per daerah di wilayah PN, tingkat banding di PT dan kasasi di MA," simpulnya.

Dari hasil analisis PPATK tercatat Provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama sebagai daerah yang dilaporkan adanya dugaan korupsi yaitu sebanyak 46,7 persen.

Disusul Jawa Barat (6 persen), Kalimantan Timur (5,7 persen), Jawa Timur (5,2 persen), Jambi (4,1 persen), Sumatera Utara (4 persen), Jawa Tengah (3,5 persen), dan Aceh Darussalam dan Kalimantan Selatan (2,1 persen).

Sementara daerah yang paling kecil laporan tindakan korupsi adalah Kepulauan Bangka Belitung (0,1 persen), Sulawesi Barat (0,3 persen), Sulawesi Tengah (0,4 persen), Nusa Tenggara Barat dan Papua Barat (0,5 persen), Kalimantan Tengah (0,6 persen), Sumatera Barat dan Bali (0,7 persen), Nusa Tenggaran Timur dan Bengkulu (0,8 persen) dan Sulawesi Utara (0,9 persen).
(put)

http://news.okezone.com/read/2012/08/26/339/680771

Hidayat Sindir Foke ‘Gubernur yang Dilaporkan ke KPK’

Jumat, 06 Juli 2012, 13:47 WIB
Hidayat Berencana ‘Gratiskan’ Masuk Ragunan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Calon gubernur nomor urut 4, Hidayat Nurwahid berkampanye di wilayah Matraman, Jumat (6/7). Dalam kampanyenya di Balai Rakyat, Matraman, Hidayat mengatakan warga Jakarta seharusnya memilih pemimpin yang tidak pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jangan memilih calon yang terang-terangan pernah dilaporkan ke KPK,” ungkap Hidayat di Balai Rakyat, Matraman, Jumat (6/7). Ia pun mengatakan bahwa dirinya termasuk salah satu kandidat yang tidak pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bila dibandingkan dengan calon yang lain, Alhamdulillah saya salah satu calon yang belum pernah berurusan dengan KPK,” ungkap Hidayat di hadapan ratusan pendukungnya di Matraman. Karena itu, tambah Hidayat, jangan mau memilih calon yang sudah terang berurusan dengan KPK, apalagi sampai pernah dilaporkan melakukan korupsi.

Hidayat yakin warga Jakarta tidak mau Jakarta ‘maju terus’ dalam hal Banjir, Kemacetan dan Kemiskinan. Karenanya, jelas dia, pastilah warga Jakarta tidak akan memilih kembali calon yang tetap memelihara masalah Jakarta itu. Terlebih, terang dia, calon yang bukannya malah mengatasi masalah Jakarta dengan anggaran daerah, tapi malah mengkorupsinya.

Lanjut Hidayat mengatakan, warga Jakarta harus sadar dengan korupsi pemimpinnya dan jangan lagi memilih pemimpin yang jelas terindikasi korupsi. Sindiran Hidayat ini secara tidak langsung menyinggung calon incumben yang sempat dilaporkan ke KPK atas tuduhan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta oleh sang Wakil Gubernur, Priyanto.

Redaktur: Hafidz Muftisany
Reporter: Amri Amrullah

http://www.republika.co.id/berita/hidayat-didik/berita-hidayat-didik/12/07/06/m6q86l-hidayat-sindir-foke-gubernur-yang-dilaporkan-ke-kpk

JUM''AT, 17 AGUSTUS 2012 | 05:49 WIB

PKS Dituding Minta Rp 50 M Untuk Dukung Jokowi

Besar Kecil Normal

TEMPO.CO, Jakarta--PKS mendukung Fauzi Bowo setelah tercapai kesepakatan finansial.Majalah Tempo edisi 20 Agustus 2012mengungkap lobi dan berbagai mahar dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012.

PKS sebenarnya sudah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi-Ahok. Lobi-lobi antara PKS dan PDI Perjuangan berlangsung alot. Menurut Denny  Iskandar, anggota tim sukses Jokowi, tak ada kata sepakat di antara kedua pihak menyangkut program kerja jika Jokowi terpilih kelak. Alotnya itu karena PDI Perjuangan di banyak daerah selama ini tak punya pengalaman berkoalisi dengan PKS.

Sumber Tempo di tim Jokowi dan tim Fauzi mengatakan ketidaksepakatan itu menyangkut kontrak politik. PKS, kata mereka, meminta ongkos operasional untuk menggalang suara kadernya. "Besarnya Rp 25-50 miliar." PDI Perjuangan menolak permintaan ini.

Syarat "mahar" pernah diajukan sewaktu PKS menyorongkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Triwisaksana sebagai wakil Fauzi Bowo. Di antaranya permintaan menentukan sejumlah kepala dinas. Fauzi menolak dan ketika itu menerima calon wakil gubernur yang juga diajukan Partai Demokrat, Nachrowi Ramli.

Selamat Nurdin, Ketua PKS Jakarta membantah lobi politik ini ditunggangi transaksi uang. "Saya ikut semua lobi, tak ada yang menyebut uang tunai atau kepala dinas,” kata Selamat. Menurut dia, Fauzi dipilih karena dianggap lebih mengenal Jakarta ketimbang Jokowi.

"Ini dukungan sebagai sesama ahlussunnah wal jamaah, bukan wahabi, antitahlil, antimaulid," Presiden PKS Luthfi Hasan menambahkan.

Padahal, saat kampanye, PKS menyerukan perubahan Jakarta dan menolak status quo. Namun partai ini memilih berdamai dan melupakan perseteruannya dengan Fauzi saat bertarung memperebutkan kursi gubernur 2007. Fauzi, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, mengalahkan calon PKS, Adang Daradjatun. "Demi persatuan dan kesatuan umat, kami telah saling memaafkan," kata Luthfi.

Menurut dua anggota tim Fauzi, urusan mahar ini juga dibicarakan ketika membuat kontrak politik dengan PKS. "Tapi pembicaraannya justru karena PKS ditawari Rp 100 miliar dari pihak lawan." Fauzi, kata sumber ini, tak menyanggupi jika PKS meminta jumlah yang sama. Pembahasan tak mencapai titik temu hingga pemimpin tertinggi partai itu menengahi. Tawaran akhirnya turun hingga angka Rp 20 miliar.

Dari mahar ini, PKS menjanjikan 500 ribu suara. Menurut sumber lain, PKS berjanji, berdasarkan pengalaman, kadernya loyal kepada instruksi partai. Apalagi jika ada jaminan bantuan pendanaan dalam Pemilihan Umum 2014 bila Fauzi kembali terpilih. Soal ini, Triwisaksana mengatakan, "Tak ada itu soal dukung-dukungan. Soal pendanaan kami biasa sendiri."

Jokowi tak bisa memberi jaminan seperti itu. "Kami sudah berikhtiar, tapi mereka mendukung ke sana," katanya pasrah. Jokowi lebih memilih turun ke lapangan. Sehari setelah PKS mengumumkan dukungan, ia menemui sejumlah pensiunan pejabat Provinsi Jakarta yang cukup berpengaruh. Hasilnya, muncul deklarasi "Pensiunan Pemprov DKI Pendukung Jokowi".

Baca laporan lengkapnya di Majalah Tempo yang bisa diakses di sini. 

BAGJA HIDAYAT | AMANDRA MEGARANI | UKKY PRIMARTANTYO

http://www.tempo.co/read/news/2012/08/17/228424103/PKS-Dituding-Minta-Rp-50-M-Untuk-Dukung-Jokowi