Di berbagai jejaring sosial seperti Facebook, muncul sindiran Foto Hidayat Nur Wahid seperti di atas di mana seolah-olah Hidayat Nur Wahid menyatakan:
"Saat kampanye kemarin saya banyak mengkritik FOKE. Setelah berobat ke Klinik TONG FANG, Alhamdulillah.. sekarang saya mendukung FOKE. TERIMAKASIH TONG FANG"
Tentu saja gambar di atas tidak benar karena HNW (sepertinya) belum pernah ke Klinik Tong Fang. Namun perubahan sikap yang drastis dari mengkritik hingga mendukung dalam waktu sekitar 1 bulan, seolah-olah merupakan "keajaiban".
"Jangan memilih calon yang terang-terangan pernah dilaporkan ke KPK," ungkap Hidayat di Balai Rakyat, Matraman, Jumat (6/7). Begitu diberitakan di Republika 6 Juli 2012.
Hidayat yakin warga Jakarta tidak mau Jakarta 'maju terus' dalam hal Banjir, Kemacetan dan Kemiskinan. Karenanya, jelas dia, pastilah warga Jakarta tidak akan memilih kembali calon yang tetap memelihara masalah Jakarta itu. Terlebih, terang dia, calon yang bukannya malah mengatasi masalah Jakarta dengan anggaran daerah, tapi malah mengkorupsinya.
Lanjut Hidayat mengatakan, warga Jakarta harus sadar dengan korupsi pemimpinnya dan jangan lagi memilih pemimpin yang jelas terindikasi korupsi. Sindiran Hidayat ini secara tidak langsung menyinggung calon incumben yang sempat dilaporkan ke KPK atas tuduhan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta oleh sang Wakil Gubernur, Priyanto.
Sebetulnya tidak masalah bagi HNW dan PKS mendukung Foke. Namun jika mereka mengkritik habis-habisan Foke di putaran awal, apalagi dengan tuduhan korupsi dan betapa banjir, miskin, dan macetnya Jakarta karena kepemimpinan Foke, maka mendukungnya dalam waktu sekitar 1 bulan tanpa koreksi atas tuduhan/kritik sebelumnya jadi terasa sangat aneh. Tak heran beredar gambar Tong Fang yang sebetulnya tidak benar seperti di atas.
[caption id="attachment_1461" align="aligncenter" width="468"]
PKS dan Hidayat Nur Wahid Berbalik Dukung Foke[/caption]Sebetulnya Foke dalam hal banjir cukup berhasil. Mengenai korupsi pun sebelum KPK/Pengadilan memvonis Foke sebagai koruptor, kita belum bisa menyebut Foke sebagai koruptor meski kekayaannya yang Rp 59,3 milyar cukup fantastis sebagai pejabat. Memang dalam hal kemiskinan, kemacetan, kesehatan, dan pendidikan terutama di tingkat SMA ke atas Foke gagal. Namun jika seseorang sudah menduga si Fulan sebagai Koruptor dan tidak Ahli, haram baginya mendukung Fulan sebagai pemimpin. Karena kriteria pemimpin menurut Islam, selain Mukmin (beriman) juga tidak boleh mencuri/korupsi dan harus ahli. Jika tidak, maka kaum yang dipimpin akan binasa.
Dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: adakah patut engkau memintakan kebebasan dari satu hukuman dari beberapa hukuman (yang diwajibkan) oleh Allah? Kemudian ia berdiri lalu berkhutbah, dan berkata: ‘Hai para manusia! Sesungguhnya kaum sebelum kamu itu rusak/binasa dikarenakan apabila orang-orang yang mulia diantara mereka mencuri, mereka bebaskan. Tetapi, apabila orang yang lemah mencuri, mereka berikan kepadanya hukum’. (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ahmad, Dariini, dan Ibnu Majah)
Dari hadits di atas, tidak pantas jika kita mengangkat seorang koruptor/pencuri sebagai pemimpin. Sebaliknya, koruptor harus dihukum agar kita tidak binasa.
Pilih pemimpin yang Ahli/Amanah sebab jika tak ahli kita semua akan hancur/binasa:
“Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada selain ahlinya, maka nantikanlah kiamat/kehancuran.” [HR Bukhari]
“..janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..” [Al Baqarah:195]
Pilkada DKI 2012 ini selain jadi sorotan warga Jakarta juga jadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Jadi salah bertindak, secara politis bisa fatal akibatnya. Jika ada banyak spanduk yang dipasang untuk mendukung cagub yang dulu dikritik habis-habisan, rakyat akan bertanya-tanya. Itu ongkos membuat dan memasang spanduk pakai uang sendiri apa dapat uang dari calon yang dulu mereka kritik?
Sumber:
http://media-islam.or.id/2009/06/26/bagaimana-cara-memilih-pemimpin-menurut-islam/
Hidayat Sindir Foke 'Gubernur yang Dilaporkan ke KPK'
Jumat, 06 Juli 2012, 13:47 WIB
Hidayat Berencana 'Gratiskan' Masuk Ragunan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Calon gubernur nomor urut 4, Hidayat Nurwahid berkampanye di wilayah Matraman, Jumat (6/7). Dalam kampanyenya di Balai Rakyat, Matraman, Hidayat mengatakan warga Jakarta seharusnya memilih pemimpin yang tidak pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jangan memilih calon yang terang-terangan pernah dilaporkan ke KPK," ungkap Hidayat di Balai Rakyat, Matraman, Jumat (6/7). Ia pun mengatakan bahwa dirinya termasuk salah satu kandidat yang tidak pernah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Bila dibandingkan dengan calon yang lain, Alhamdulillah saya salah satu calon yang belum pernah berurusan dengan KPK," ungkap Hidayat di hadapan ratusan pendukungnya di Matraman. Karena itu, tambah Hidayat, jangan mau memilih calon yang sudah terang berurusan dengan KPK, apalagi sampai pernah dilaporkan melakukan korupsi.
Hidayat yakin warga Jakarta tidak mau Jakarta 'maju terus' dalam hal Banjir, Kemacetan dan Kemiskinan. Karenanya, jelas dia, pastilah warga Jakarta tidak akan memilih kembali calon yang tetap memelihara masalah Jakarta itu. Terlebih, terang dia, calon yang bukannya malah mengatasi masalah Jakarta dengan anggaran daerah, tapi malah mengkorupsinya.
Lanjut Hidayat mengatakan, warga Jakarta harus sadar dengan korupsi pemimpinnya dan jangan lagi memilih pemimpin yang jelas terindikasi korupsi. Sindiran Hidayat ini secara tidak langsung menyinggung calon incumben yang sempat dilaporkan ke KPK atas tuduhan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta oleh sang Wakil Gubernur, Priyanto.
Redaktur: Hafidz Muftisany
Reporter: Amri Amrullah
KPK Klarifikasi Kekayaan Hidayat Nurwahid
Selasa, 12 Juni 2012, 17:26 WIB
Hidayat Nur Wahid mendapat kunjungan dari TIM KPK guna memverifikasi harta kekayaan sebagai syarat cagub DKI Jakarta, Selasa (12/6) di kediaman Jl Kemang Selatan IV nomor 79 D.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Setelah memeriksa harta kekayaan sejumlah calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, hari ini, Selasa (12/6), giliran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi kekayaan calon gubernur nomor urut 4, Hidayat Nurwahid.
Dipimpin oleh Direktur Pendidikan KPK Dedie A. Rachman, petugas KPK tiba di kediaman Hidayat di Jalan Kemang Selatan IV Nomor 79, Jakarta Selatan, sekitar pukul 9 pagi.
Kedatangan tim klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK disambut langsung oleh Hidayat, yang didampingi istri, Diana Abbas Thalib.
"Terimakasih kepada rekan-rekan KPK yang bersedia silaturahim ke kediaman kami. Terimakasih juga kepada rekan-rekan media yang pagi ini bersedia menemani kami," ujar Hidayat saat menyambut rombongan KPK dan wartawan.
Sebelumnya, mantan ketua MPR RI ini melaporkan harta kekayaannya saat awal pencalonannya sebagai Gubernur Jakarta sebesar Rp 11,7 miliar, namun setelah diklarifikasi, harta kekayaan Hidayat menjadi Rp 12,1 miliar.
"Ada sedikit koreksi," kata Hidayat saat mengkonfirmasi perbedaan harta kekayaannya.
Hidayat menjelaskan koreksi tersebut berkaitan dengan adanya beberapa harta yang memang belum dilaporkan. "Seperti tanah yang ada di Jonggol. Ada juga uang tunai sebesar 58 juta yang kami pegang," ungkap Hidayat.
"Namun ada juga pengurangan seperti surat-surat berharga dan sertifikat tanah," jelas mantan ketua MPR RI tersebut.
Adapun daftar harta kekayaan Cagub Jakarta yang dikenal dengan Batik Oranye-nya ini adalah sebagai berikut:
1. Menurut laporan awal: Rp 11.748.845.170 dan US $ 5.000
2. Berdasarkan hasil klarifikasi KPK: Rp 12.145.267.142 dan US $ 7.500
Rincian kekayaan Hidayat Nur Wahid berdasarkan hasil klarifikasi:
1. Harta tidak bergerak Rp 5.147.054.000
2. Harta bergerak :
a. Alat transportasi Rp 808.000
b. Logam mulia Rp 159.000.000
c. Harta bergerak lainnya Rp 303.000.000
3. Surat berharga Rp 3.186.500.000
4. Uang tunai, deposito, tabungan, giro dan setara kas lainnya: Rp 2.541.713.142
Total kekayaan Hidayat hasil klarifikasi Rp 12.145.267.142.
Redaktur: Yudha Manggala P Putra
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/11/228422860/PKS-Dukung-Foke-Apa-Kata-Hidayat-Soal-Jokowi
http://jakarta.okezone.com/read/2012/08/14/505/677747/redirect
JUM”AT, 17 AGUSTUS 2012 | 05:49 WIB
PKS Dituding Minta Rp 50 M Untuk Dukung Jokowi
TEMPO.CO, Jakarta–PKS mendukung Fauzi Bowo setelah tercapai kesepakatan finansial.Majalah Tempo edisi 20 Agustus 2012mengungkap lobi dan berbagai mahar dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta 2012.
PKS sebenarnya sudah menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan yang mengusung Jokowi-Ahok. Lobi-lobi antara PKS dan PDI Perjuangan berlangsung alot. Menurut Denny Iskandar, anggota tim sukses Jokowi, tak ada kata sepakat di antara kedua pihak menyangkut program kerja jika Jokowi terpilih kelak. Alotnya itu karena PDI Perjuangan di banyak daerah selama ini tak punya pengalaman berkoalisi dengan PKS.
Sumber Tempo di tim Jokowi dan tim Fauzi mengatakan ketidaksepakatan itu menyangkut kontrak politik. PKS, kata mereka, meminta ongkos operasional untuk menggalang suara kadernya. “Besarnya Rp 25-50 miliar.” PDI Perjuangan menolak permintaan ini.
Syarat “mahar” pernah diajukan sewaktu PKS menyorongkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Triwisaksana sebagai wakil Fauzi Bowo. Di antaranya permintaan menentukan sejumlah kepala dinas. Fauzi menolak dan ketika itu menerima calon wakil gubernur yang juga diajukan Partai Demokrat, Nachrowi Ramli.
Selamat Nurdin, Ketua PKS Jakarta membantah lobi politik ini ditunggangi transaksi uang. “Saya ikut semua lobi, tak ada yang menyebut uang tunai atau kepala dinas,” kata Selamat. Menurut dia, Fauzi dipilih karena dianggap lebih mengenal Jakarta ketimbang Jokowi.
“Ini dukungan sebagai sesama ahlussunnah wal jamaah, bukan wahabi, antitahlil, antimaulid,” Presiden PKS Luthfi Hasan menambahkan.
Padahal, saat kampanye, PKS menyerukan perubahan Jakarta dan menolak status quo. Namun partai ini memilih berdamai dan melupakan perseteruannya dengan Fauzi saat bertarung memperebutkan kursi gubernur 2007. Fauzi, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, mengalahkan calon PKS, Adang Daradjatun. “Demi persatuan dan kesatuan umat, kami telah saling memaafkan,” kata Luthfi.
Menurut dua anggota tim Fauzi, urusan mahar ini juga dibicarakan ketika membuat kontrak politik dengan PKS. “Tapi pembicaraannya justru karena PKS ditawari Rp 100 miliar dari pihak lawan.” Fauzi, kata sumber ini, tak menyanggupi jika PKS meminta jumlah yang sama. Pembahasan tak mencapai titik temu hingga pemimpin tertinggi partai itu menengahi. Tawaran akhirnya turun hingga angka Rp 20 miliar.
Dari mahar ini, PKS menjanjikan 500 ribu suara. Menurut sumber lain, PKS berjanji, berdasarkan pengalaman, kadernya loyal kepada instruksi partai. Apalagi jika ada jaminan bantuan pendanaan dalam Pemilihan Umum 2014 bila Fauzi kembali terpilih. Soal ini, Triwisaksana mengatakan, “Tak ada itu soal dukung-dukungan. Soal pendanaan kami biasa sendiri.”
Jokowi tak bisa memberi jaminan seperti itu. “Kami sudah berikhtiar, tapi mereka mendukung ke sana,” katanya pasrah. Jokowi lebih memilih turun ke lapangan. Sehari setelah PKS mengumumkan dukungan, ia menemui sejumlah pensiunan pejabat Provinsi Jakarta yang cukup berpengaruh. Hasilnya, muncul deklarasi “Pensiunan Pemprov DKI Pendukung Jokowi”.
Baca laporan lengkapnya di Majalah Tempo yang bisa diakses di sini.
BAGJA HIDAYAT | AMANDRA MEGARANI | UKKY PRIMARTANTYO
http://www.tempo.co/read/news/2012/08/17/228424103/PKS-Dituding-Minta-Rp-50-M-Untuk-Dukung-Jokowi
PKS Dukung Foke
[...] Status FB yang mungkin nantinya penting ^0^ *bagian 2*Beredar Video, Lagu Ondel-Ondel untuk Foke-NaraKonsistensi / Istiqomah Dukung Pemimpin yang Bersih dan Ahli [...]
BalasHapus